Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR hendak meminta penjelasan kepada KPK dan Kejaksaan Agung soal Jokowi terkait kasus korupsi transjakarta. Kita harus mendukung upaya ini dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu. Karena sebagai rakyat, kita ingin para pemimpin apalagi presiden harus jelas status hukumnya. Kita tidak mau apa yang terjadi pada zaman orde baru terulang lagi. Kekuasaan dan penguasa terbiasa mengangkangi hukum.
Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Tak peduli pada siapa pun. Juga kepada presiden terpilih. Tidak ada warga negara yang kebal hukum. Karena itu kita menuntut agar Fadli Zon juga menanyakan status hukum Ketua DPR Setya Novanto, dan wakil ketua MPR dari Golkar Mahyudin. Bukankah kedua orang ini juga pernah diperiksa KPK? DPR, khususnya Fadli Zon juga harus membuka kasus penculikan aktivis 1988, dan kasus Lumpur Lapindo.
Kita ingin Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang bersih. Bukan koruptor, juga bukan penculik dan pembunuh. Jika Fadli Zon hanya bertanya tentang Jokowi dan tidak mempersoalkan yang lain termasuk Prabowo atas kasus penculikan. Jangan salahkan bila ada rakyat yang menduga bahwa KMP atau koalisi mendukung Prabowo menguasai DPR dan MPR sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dibentuknya pengadilan HAM ad hoc yang bertugas untuk membongkar kejahatan HAM.
Kita belum lupa bahwa para mantan petinggi TNI selama masa kampanye pilpres secara tegas menyebut Prabowolah yang bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis 1998. Bahkan Kivlan Zein, pembantu dekat Prabowo saat jadi Pangkostrad, sesumbar mengatakan ia tahu dimana aktivis itu berada.
Kita harus memastikan apakah Prabowo dan Kivlan Zein terlibat atau tidak. DPR lah yang bisa menentukannya lewat pengadilan HAM ad hoc. Kita tidak boleh membiarkan kasus ini hanya menjadi spekulasi yang digunakan untuk menyerang Prabowo. Kita harus tahu dengan pasti, Prabowo dan Kivlan Zein yang kini menjadi petinggi Gerindra terlibat atau tidak.
Hal yang sama harus dilakukan terhadap Wiranto dan Hendropriyono. Keduanya juga harus diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Tak terkecuali Megawati terkait dengan pelunasan BLBI.
Rakyat juga berhak tahu kejadian sesungguhnya tentang Lumpur Lapindo dan penyelesaiannya. Juga dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan Aburizal Bakrie. Semua dugaan dan spekulasi tentang para petinggi partai dan presiden ini harus dibongkar tuntas.
Walhi mengungkapkan buruknya pengelolaan hutan pada zaman Zulkifli Hasan. DPR juga harus membongkar kasus ini.
Bila Fadli Zon dan DPR melakukan pilih tebang, maka jangan salahkan rakyat jika berkembang anggapan koalisi mendukung Prabowo hanya berkutat dengan kepentingan kekuasaan dan menjalankan politik dendan kesumat.
Ingatlah semua rakyat menyaksikan polah tingkah para elit. Rakyat menilai dan bisa bertindak. Jatuhnya Sukarno dan Suharto adalah bukti rakyat bisa bertindak. Kita menunggu, siapa lagi yang akan digerus oleh kemarahan rakyat. Karena itu
TEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA, JANGAN PILIH TEBANG.
Miftahul Falah
BalasHapusP.ips B
Saya setuju dengan tulisan bapak tentang tulisan di atas, bahwa hukum di indonesia tidak boleh tebang pilih, baik dari golongan bawah, pejabat, aparatur pemerintah sekalipun dengan presiden. Setinggi apa pun jabatannya, kebenaran dan keadilan harus di tegakkan. Tidak ada istilah kebal hukum bagi kaum atas dan lemah hukum bagi kaum bawah.
Saya setuju dengan tulisan bapak, permasalahan-permasalahan di negeri ini harus diselesaikan dan menghasilkan para koruptor yang harus dihukum seberat-beratnya. Namun dalam prosesnya masih banyak tumpang tindih antara kasus sehingga rakyat tidak tahu apa hasil akhir di pengadilan karena jika ada kasus baru, kasus yang heboh di tv hilang begitu saja. Tidak ada kejelasan tentang penuntasan kasus tersebut. Sebenarnya pun pers tidak sepenuhnya terbuka buktinya seperti hal di atas. Sampai kapan negeri ini tidak mendapatkan kejelasan seperti ini?
BalasHapusNama : Taufik hidayatulloh
BalasHapusNIM : 4915145638
Kelas : P.IPS
Hukum harus ditegakan bukan kepada satu-dua orang, tapi semua warga negara Indonesia sama di hadapan hukum. Kita lhat nanti apakah yang lain sesuai hukumannya. Apa yang dilakukan mereka apakah sudah setimpal dan bagaimana dengan kasus lain diperlakukan
sebagai warga negara yang baik kita seharusnya malu akan kesalahan sendiri,jika seseorang sudah tak tahu malu akan kesalahannya dan tak mau mengakui kesalahannya mungkin urat nmalu miliknya sudah tak berfungsi.
marilah ta'at dengan hukum jangan sebelum rakyat yang bergerak baru ta'at dengan hukum
Viddyaningsih
BalasHapusPips A 2014
Ass pak nusa .
Kebenaran dan keadilan merupakan hal yang dengan sangat tegas perlu ditegakkan, akan tetapi kebanyakan orang di indonesia menyepelekan kebenaran dan keadilan tersebut hal ini disebakan rata rata keadilan dan kebenaran bisa di beli dengan sejumlah uang dan kekuasaan, hal ini sering dilakukan oleh para pejabat dan peninggi negara bahkan kalangan rakyat mewah pun ikut adil dalam peran ini. memang hal seperti itu sudah wajar dan menjadi sebuah fenomena umum, namun apakah hal tersebut tetap dibiarkan begitu saja ? pantaskan keadilan dan kebenaran itu hanya milik dan haknya orang orang yang berduit dan mempunyai kekuasaa? lantas hak hak untuk semua rakyat yang khususnya bagi rakyat yang biasa saja bahkan rakyat kecil tidak boleh memiliki hak tentang kedilan dan kebenaran ? terus bagaimana dengan pacasila yang terdapat sila keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, dan pasal pasal yang mengenai kebenaran dan keadilan itu diadakan ? sungguh tidak ada gunanya bila kebenaran dan keadilan itu tidak ditegakan. jika setiap individu sadar pentingnya kebenaran dan keadilan itu ditegakan pasti semua akan merasakan kesejahteraan dan tak ada korupsi di negri ini .
Fitri Rizka Maulia (4915141028), P.IPS A 2014.
BalasHapusKeadilan dan Kebenaran memang harus ditegakkan, tidak peduli siapa yang melanggar, tidak pandang bulu. Artis, pejabat negara, dan rakyat biasa bila ia melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan ya harus diadili dipengadilan, diberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hukum di indonesia terkadang nampak tidak adil seperti hukuman seorang 'maling ayam' sama dengan hukuman 'koruptor', seakan-akan mereka yang memiliki kedudukan tersebut memiliki kekebalan akan hukum, hal tersebut menunjukan ketidak adilan. satu persatu dari kasus diatas memang harus diselidiki dan diadili agar tercipta kebenaran dan keadilan.
Nama : Ade Nur Hasanah
BalasHapusJurusan : P. IPS B 1014
No Reg : 4915142814
Menurut saya tulisan bapak memang benar, kebenaran memang harus di bongkar dan keadilan harus di tegakkan kepada siapa saja manusia nya dengan tidak memandang profesi mau pun kelas sosial. Semua manusia yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Tidak ada istilah nama kebal hukum bila negara ini adil terhadap masyarakat nya.
Kebenaran dan keadilan memang sulit untuk di wujudkan di suatu negara apabila mereka warga negaranya mempunyai persepsi yang berbeda dalam bernegara. Namun bila warga negara nya mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan negara ini sesuai keinginan bersama , kebeneran dan keadilan akan mudah di lakukan di suatu negara.
Sekian dan terimakasih..
Ricky kurnia ips B 2014
BalasHapusMasalah hukum di negara kita adalah...uang. KUHP ( kasih uang habis perkara ) orang ngga berduit pasti langsung di hukum dan prosesnya cepat. kalo orang yang berduit proses hukumnya lama. karna bisa sewa pengacara dan selalu alasannya SAKIT. hukum di Indonesia asal ada UANG semua beres......
Noviana Winarsih P.IPS B 2014
BalasHapusMenurut saya, kebenaran dan keadilan haruslah ditegakkan dinegeri ini. Dimana dapat kita lihat, terlalu banyak kasus yang tidak diketahui penyelesaiannya dan terkesan masyarakat dibuat merasa "gantung" akan hal itu. Masyarakat dibuat seakan lupa akan kasus-kasus tersebut dengan beralihnya topik pemberitaan.
Kebenaran dan keadilan haruslah ditegakkan sebenar-benarnya, tidak menggunakan sistem tebang pilih melainkan menyeluruh kepada siapapun.
Fasubkhanali
BalasHapusP.IPS B 2014
4915142808
Keadilan adalah sesuatu yang memang harus ditegakkan. Tak memandang apakah dia seorang buruh, pejabat atau presiden sekalipun. Banyak pejabat yang terikat kasus korupsi namun kasus itu hilang termakan waktu. Ini jelas sangat membuat rakyat menjadi ragu akan pemimpinnya. Keadilan harus ditegakkan agar negeri ini dapat berkembang bersama orang-orang yang bertanggung jawab.
Dian Halimatussda'diyah P.IPS B 2014.
BalasHapusYa benar sekali pak, kita harus meneggakkan hukum seadil-adilnya, bukan hanya untuk rakyat, tapi juga kepada pemimpin kita. Masa iya kita mau dipimpin dengan seorang koruptor?? Mau jadi apa bangsa ini jika itu benar terjadi, kita harus berani meneggakkan hukum seadil-adilnya. Rakyat tidak butuh janji-janji seorang pemimpin, tapi rakyat butuh pembuktian dari semua kata-kata seorang pemimpin untuk rakyatnya dan untuk bangsa ini, tidak hanya omong kosong.
Nama: Rovida Amalia Mazid
BalasHapusKelas: P.IPS.A.2014
4915141032
Pada saat ini dalam sebuah negara, bagi mereka yang menjadi pemimpin bangsa jarang sekali bahkan hanya sedikit orang yang mempunyai sifat kejujuran, terkadang petinggi-petinggi elit jika sudah menduduki kursi jabatan ia terlena akan perannya sebagai pemimpin, yang hanya mementingkan pribadinya tidak untuk mementingkan kepentingan rakyatnya, kejujuran sangatlah penting untuk menjadi seorang pemimpin, dan rakyat mempunyai hak keadilan kpada penguasa untuk meminta haknya kepada pemimpin rakyatnya, jika seorang pemimpin terlibat dalam kasus korupsi, maka rakya menuntut hak keadilannya, rakyat boleh saja menjatuhkan pemimpin tersebut, kebanyakan petinggi elit politik diindonesia yang bertujuan menduduki kursi petinggi hanya untuk mencari sebuah keuntungan, ia memodalkan berjuta" dan bermilyar" uang untuk mencalonkan menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang dilakukan mereka setelah terpilih dan menduduki kursi pemimpin, mereka mencari keuntungan dan mengembalikan uang yg telah banyak dikeluarkan dari rakyat.
Assalamualaikum pak
BalasHapusSaya Ma'mun Raka Arief
P.IPS A'14 4915141016
Setuju pak, kalo mau terbuka mending terbuka sekalian biar benar-benar bersih negara ini. Tak peduli dia siapa, bila melanggar aturan memang harus dihukum. Fadli Zon juga pasti tau, apa saja pelanggaran yg pernah dilakukan oleh kader-kader KMP. Fadli Zon cuma takut aja, kalo tiba-tiba nyerang kubunya sendiri.
Terimakasih pak
Kebenaran dan keadilan memang sulit untuk ditegakan entah itu dikalangan atas maupun dikalangan bawah, namun yang sering kita ketahui hukum di Indonesia seakan tidak adil. Banyak dari kalangan atas yang seenaknya membeli kebenaran dan keadilan dengan uang mereka dan justru orang dari kalangan bawah selalu kalah padahal belum tentu orang-orang kalangan bawah tersebut yang salah. Hukum seharusnya tidak membeda-bedakan orang kalangan atas maupun orang kalangan bawah karena setiap kasus itu butuh kebenaran dan keadilannya.
BalasHapusEka Yuliyanti
P.IPS B
4915142817
Ass. Saya Syafrida Dea dari P.IPS A 2014.
BalasHapusKeadilan dan kebenaran harus ditegakan karena dua hal itu adalah kunci kesejahteraan di negeri ini khususnya didalam hukum. Karena hukum tidak memandang siapapun. semua rakyat indonesia termasuk presiden, pejabat, sultan yang berdarah biru sekalipun harus diadili jika mereka berbuat salah. Tapi, sayangnya hukum di indonesia ini sangat lah lemah. kekuasaan dan harta bisa menutupi semuanya. lalu apakah gunanya hak asasi manusia? jika di negeri ini saja hak antara si miskin dan si kaya di perbedakan. orang miskin yang hanya maling sendal jepit dijatuhi hukuman yang sama dengan koruptor yang merampas uang rakyat. lalu apa gunanya dibuat UUD? jika keadilan dimata hukum tidak sesuai dengan UUD yang dibuat.Jika keadilan dan kebenaran ditegakan dengan tegas saya yakin negeri ini akan lebih sejahtera.
Terimaksih. Wass
Hukum kita harus dijalankan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Siapa pun orangnya yang terlibat, jangan memandang siapa dia pandanglah ia sebagai penjahat rakyat. Tak peduli itu tukang ojek, pedagang, pejabat bahkan presiden sekalipun. Karna jika kepala negara saja terlibat pada sebuah kasus, bagaimana negeri ini akan maju? Indonesia merupakan negara yang termasuk banyak pejabat yang mengubah statusnya sebagai koruptor. Keadilan dan kebenaran harus kita tegakkan sejak dini pada anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini.
BalasHapusWafa Nurul Annisaa- P. IPS B 2014
jelas keadilan dan kebenaran harus ditegakan semua orang pasti akan berpendapat sama tetapi tidak semua orang "prove" dengan pendapatnya sendiri. hanya segelintir orang yang bisa memprove pendapatnya sendiri.
BalasHapuspolitik itu kotor, mayoritas yang menduduki kursi politik tidak asing dengan korupsi. bagaimana tidak, siapa yang tidak tergiur melihat uang banyak, pejabat yang menempati kursi politik pasti dikaitkan dengan anggaran yang pasti berhubungan langsung dengan uang-uang rakyat. kpk dan penegak hukum yang berwenang harus menahan diri jika mereka disodori uang, maka dari itu kesejahteraan orang-orang yg memberantas "kekotoran" pejabat harus terjamin kesejahteraan diri dan keluarganya agar tidak tergiur dengan sogokan2 dari koruptor.
rayi asyhada
p.ips a 2014
4815144090
Kebenaran dan keadilan memang harus ditegakkan untuk seluruh masyarakat walaupun presiden sekalipun. Karena selama ini kebenaran dan keadilan bisa dibrli oleh uang.
BalasHapusShabrina Sekar Arum Sabri
P.IPS B 2014
4915144093
Saya juga setuju dengan tulisan bapa.. rasanya sudah bosan mendengat berita tentang awal-awal saja tetapi setelah itu hilang entah kemana. Gak jelas lagi karna yang baru sudah muncul. Hukum di Indonesia kesanya hanya sabagai nama saja, karna di dalamnya hukum bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu. Saya juga berharap agar hukum di Indonesia tidak berpihak dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin
BalasHapusAchmad ramadha pips b 14
BalasHapusSaya setuju dengan tulisan bapak di atas bahwa kita sebagai bangsa Indonesia bangsa yang menginginkan pemimpin yang jujur dan bersih dari kasus - kasus korupsi tampa memandang latar belakang setatus sosial agama dan ras.
Katanya "keadilan dan kebenaran" harus ditegakkan. Mungkin 2 kata ini hanya berlaku di negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang tegas dan aparat pemerintahannya mempunyai rasa malu jika melakukan pelanggaran. Namun sepertinya tidak untuk NKRI ini. Mulai dari Presiden sampai RT sekalipun rasanya lebih tertarik melakukan pelanggaran dan tidak memperdulikan orang lemah. Buktinya banyak sekali mereka yang hanya mencuri buah coklat dan kayu bakar yang harganya tak seberapa dan tidak merugikan orang banyak namun di penjara bertahun-tahun lamanya,tetapi berbanding terbalik sama mereka yang korupsi milyaran bahkan triliunan namun hanya dijerat hukuman ringan. Selama uang dan jabatan tinggi berkuasa sehingga hukum bisa dibeli dengan harga murah maka selama itu pula kebenaran akan tebang pilih. Lalu untuk apa ada badan hukum dlan lain-lain jika tidak bisa berhentikan ini semua?. Jangan sampai rakyat sendiri yang turun tangan membereskan ketidak adilan ini. Rakyat butuh pemimpin bersih,tegas,dan dapat mengayomi dengan baik tanpa tebang pilih.(ZIKRI S.R-P.IPS B 2014)
BalasHapusSaya sangat setuju dengan isi cerita ini yang membahas tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan di indonesia itu sudah punah atau hilang. Kenapa punah? Karena yang salah di benarkan, dan yang benar di salahkan. Apa itu yg namanya kebenaran dan keadilan? Manusia itu lemah akan kejujuran! Kesimpulannya, peliharalah kebanaran dan keadilan lagi di indonesia. Jangan asal tebang dan jangan asal menyalahkan. Inget pancasila yang telah dibuat, "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat". Masyarakat indonesia dari kalangan atas dan kalangan bawah, tegakkanlah kebenaran dan keadilan sebaik-baik nya di indonesia ini!
BalasHapus"BAGAI MEMASUKAN MOBIL KEDALAM LUBANG JARUM"
BalasHapusungkapan yang tepat untuk menegakakan kebeneran di Indonesia, merupakan hal sulit untuk melaksanakannya, dimana orang baik akan selalu dijauhi oleh orang-orang tidak benar, karena banyak insan yang jahat di Indonesia.
contoh hal kecil seperti membuat KTP yang tingkatannya ecek-ecek saja sudah tidak ada kebenaran, pengalaman saya mebuat KTP terlalu aneh karena kita harus merogoh kocek RP 10.000 rupiah, memang hal kecil tapi menjadi masalah besar, jika kita tidak memberi amplop ke pihak kelurahan kalau tidak, KTP kita tidak akan diurus padahal sudah jelas jikalau membuat KTP itu wajib dan kelurahan selaku aparat harus membantu. padahal niat nya baik untuk membantu pemerintah dalam administrasi tapi malah dipersulit. jika kita mau menegakan kebenaran jangan membayar dengan konsekuensi KTP tidak dialayani
Achmad Sunandar P.IPS 2014 B
Nama : Andayani
BalasHapusKelas : P.IPS B2014
No.reg : 4915144097
Berani karena benar, takut karena salah, itulah yang seharusnya ditanamkan didalam diri setiap rakyat. Namun pada kenyataannya rakyat lebih memilih untuk tidak mengambil resiko dari pada harus hilang ditengah keramaian karena penculikan yang dilakukan oleh petinggi negara. Rasanya sangat sulit mencari keadilan jika kebenaran saja tidak diakui. Apakah disebut adil jika petinggi negara melakukan kehendak sesuka hati mereka? Membiarkan rakyat menjadi dilema karena dalam waktu dekat akan menjadi korban yang akan binasa .
Menjunjung tinggi kebenaran sangatlah sulit , jika para petinggi saja tidak terbuka kepada rakyat. Semua serba batasan, semua serba skat, dan semua serba strata sosial. Jika ingin berbicara kita harus sadar betul siapa kita, jika ingin menentang kita harus siap menerima resiko meskipun demi kebenaran. Kenapa sulit sekali menegakkan kebenaran untuk mendapatkan keadilan , apa gunanya petinggi negara jika tidak menjalankan fungsinya dengan benar ? bukankah para petinggi negara ditunjuk untuk dapat memberikan perlindungan serta menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Sepertinya adanya keberadaan mereka hanya membuat masalah yang ada di Indonesia semakin bertambah , belum lagi ditambah dengan konflik-konflik yang mereka buat. Menurut saya rakyat indonesia pada saat itu adalah rakyat yang kuat , karena mereka bergerak sendiri demi keadilan dan kebenaran kepada pemimpinnya sendiri yang seharusnya berkorban demi mereka, bukan sebaliknya.