Pemerintahan
Jokowi-JK telah melantik para menteri. Dalam masyarakat berkembang berbagai
penilaian dan komentar. Ada penilaian positif dan mendukung, tak sedikit yang
mengkritik, bahkan menghujat.
Semua penilaian
harus dilihat dengan cara yang positif, bahkan yang sangat sarkas dan
emosional. Sebab menteri adalah jabatan publik yang ditentukan oleh presiden
terpilih. Presiden dipilih rakyat. Jadi, jika rakyat kurang atau tidak suka dan
tidak puas, boleh menilai dan menngkritik. Meskipun sewaktu pilpres kemarin ia
masuk kubu yang menghujat Jokowi. Inilah demokrasi. Semua yang bersifat publik
boleh dan bebas dinilai dan dikritik.
Penilaian dan
kritik, bahkan yang gak nyambung dan berupa hujatan haruslah dilihat dengan
positif. Dihayati sebagai keinginan untuk mendapatkan dan menghasilkan yang
terbaik bagi rakyat, negara bangsa.
Para menteri yang
dinilai, dikritik, bahkan dibully, tidak perlu membuang waktu menanggapi,
apalagi secara verbal. Jawablah dengan menunjukkan kinerja, kreativitas dan
produktivitas. Sebab para menteri harus fokus mengurusi rakyat sesuai amanah
yang dipercayakan padanya.
Apapun yang
dikatakan masyarakat pada awal pemerintahan Jokowi-JK, sifatnya merupakan
penilaian awal. Rakyat sangat berharap,
pemerintah baru ini dari waktu ke waktu menunjukkan kinerjanya secara positif.
Para menteri harus bekerja sangat keras untuk kepentingan rakyat. Dengan cara
itulah ia akan dinilai apakah layak atau tidak layak menduduki jabatannya.
Pastilah Presiden
Jokowi memiliki sejumlah pertimbangan saat memilih para menteri. Para menteri
itu pun pasti memiliki sejumlah kelebihan sebagai alasan mengapa ia dipilih.
Bahwa ada bagian
dari masyarakat yang mempersoalkannya, pastilah juga ada dasarnya. Karena itu
bekerjalah dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, dan sekuat-kuatnya. Sebab
penilaian awal bukanlah penilaian yang sebenarnya. Mengapa? Karena tidak adil
menilai seseorang yang belum diberi kesempatan untuk bekerja, menunjukkan
kinerjanya. Penilaian awal itu sering disebut prapenilaian. Bukan penilaian yang
sesungguhnya.
Akan ada penilaian
proses. Penilaian yang dilakukan saat pemerintahan ini sedang bekerja.
Penilaian proses ini akan terus dilakukan dari waktu ke waktu oleh masyarakat.
Pada rentang waktu
tertentu, enam atau dua belas bulan, akan ada penilaian lagi. Pada saat ini
penilaian sudah lebih bermakna. Sebab sudah dilewati satu periode waktu,
seharusnya telah dihasilkan sesuatu. Komitmen, kinerja, kteativitas, dan
produktivitas sudah terlihat.
Pada saat ini
sudah boleh dilakukan penilaian yang lengkap dan rinci. Bahkan telah layak
untuk mengambil keputusan baru. Apakah para menteri layak diberi kesempatan
lagi atau diganti.
Begitulah
penilaian harus diberikan. Penilaian tidak dapat dilakukan secara instan dan
tanpa indikator. Indikator yang tepat, objektif dan bersifat terbuka harus
menjadi dasar untuk menilai.
Muhammad ilham tachril p.ips a 2014 4915141040
BalasHapusMenurut saya negara ini harus segera dilakukan revolusi mental. Pasalnya masyarakat kita masih minim rasa toleransi dalan berbudaya bahkan dalan menerima perbedaan pendapat,negara ini perlu figur yang menggambarkan Indonesia sesungguhnya yang jujur,pekerja keras dan sederhana. Masyarakat boleh nengkritisi tetapi dengan cara cara yang tidak merusak nama baik diri sendiri maupun orang lain.
Memang, setiap masyarakat memiliki hak kebebasan untuk berpendapat, mengkritik dan menyatakan suatu hal. Akan tetapi, kritik itu diharus tunduk pada fakta dilapangan, mana yang merupakan fakta mana yang hanya opini saja. Seperti kasus yang terkenal saat ini, dipenjara hanya karna membully presiden Jokowi di media sosial. Menurut saya, tugas menjadi presiden merupakan hal yang jauh lebih penting dibanding untuk mengurusi 1-2 orang yang menghinanya. Bahkan saat masa pemerintahan SBY tidak pernah menangkap orang-orang yang menghina dan menghujatnya di muka umum. Walaupun sebenarnya presiden mempunyai hak untuk itu, tapi seharusnya tidak usah diambil hati. Begitu pula masyarakat, kita boleh mengkritik kenapa seseorang bisa dipilih menjadi menteri yang hanya tamatan smp. Tidak logis sebenarnya. Tapi kita kembali lagi pada proses penilaian, akan ada waktu yang pas untuk menilai pemerintahan Jokowi-JK saat sudah memasuki 5-6 bulan.
BalasHapusWafa Nurul Annisaa - Pendidikan IPS B 2014
Anggun Trihapsari
BalasHapus4915142820
P.IPS B / 2014
Benar apa yang dikatakan oleh Bapak, bahwa kita harus terbiasa menilai dengan indikator yang jelas dan objektif. bukan asal tuduh fitnah dengan sekali lihat, kita tidak suka ya berarti jelek. Semua orang mempunyai kesempatan. Apalagi dalam hal ini terkait siapa yang menjadi Menteri, siapapun boleh dan bisa menjadi Menteri, asal mampu. itu saja. Periode Pemerintahan masih baru berjalan, tinggal tugas Rakyatlah yang melakukan penilaian proses.
siti aisyah
BalasHapus4915144110
Saya setuju dengan tulisan bapak, bahwa penilaian itu butuh proses tidak secara instant.Sering kali kita melakukan penilaian awal terhadap sesuatu sebelum kita melihat prosesnya,seperti yang terjadi sekarang salah satu menteri kita hanya lulusan SMP.Banyak rakyat yang bertanya bagaimana bisa seorang lulusan SMP menjadi menteri . Menurut saya tingginya tingkat pendidikan seseorang belum tentu membuat hidup orang itu sukses karna keseuksesan itu bisa diraih melalui usaha , kerja keras dan keterampilan yang dimilikinya.
Ghaffar Radithio Putra
BalasHapusP.ips b 2014
4915142801
Saya tidak setuju dengan komposisi menteri pak jokowi. Karena, menurut saya menteri yang ia pilih hanya dari koalisi dan penyumbang dana kampanye jokowi, selain itu ada nama Puan Maharani yang jelas jelas tidak ada pengalaman banyak dalam hal ini. Dan juga pak Jokowi itu tidak konsisten dia berkata tidak ada rangkap jabatan dalam kabinetnya tetapi faktanya berbanding terbalik.
Chairul saleh
BalasHapusP.IPS B 2014
Menurut saya,kepada presiden kita bapak Jokowi beserta wakilnya,haruslah bisa memberikan kinerja yang baik bagi bangsa ini.Karena bangsa Indonesia yang sekarang ini butuh sosok yang mampu mendobrak dan berani dalam bertindak,agar tidak ada lagi yang namannya kemiskinan dan kesengsaraan.Dan untuk memilih para mentri bapak Jokowi harus hati-hati dan teliti agar tidak ada lagi yang namanya mentri hanya cuma bisa memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan bangsa ini
Nadea Uzmah
BalasHapusP.IPS B 2014
Saya setuju dengan tulisan Bapak. Jujur saja, sewaktu pemilu presiden beberapa waktu lalu, saya tidak memilih jokowi. Saya punya beberapa pertibangan karena tidak memilih beliau. Tetapi ternyata pasangan Jokowi-jk unggul dengan selisih angka yang tidak jauh berbeda dengan pasangan prabowo-hatta. Saya pribadi tidak merasa kecewa, tetapi saya hanya berharap jokowi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Saya malah prihatin dengan pendukung-pendukung prabowo yang masih belum menerima kekalahan prabowo-hatta. Mereka menilai jokowi tidak pantas menjadi presiden. Menurut saya, semua warga negara indonesia berhak dan pantas untuk menjadi presiden RI. Tidak memandang agama, budaya atau harta.
Dan saya juga berharap para menteri yang ditunjuk oleh pak presiden dapat menjalankan amanahnya dengan bertanggung jawab dan mementingkan kepentingan rakyat. Kami siap menerima perubahan indonesia yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya.
Rijalul Fahmi
BalasHapus4915145529
P.IPS B 2014
Assalamualaikum wr wb
penilaian memang harus selektif apalagi ini untuk seorang mentri yang akan membantu kerja presiden, dan presiden pun pasti sudah memiliki penilain khusus untuk orang yang akan membantu kinerjanya, contohya saja yang sekarang sedang hangat diperbincangkan tentang ibu Susi Pudjiastuti yang hanya lulusan smp bisa menjadi mentri kelautan dan perikanan banyak komentar negatif terhadap dirinya tentang latar beakang pendidikannya, namun kita harus lihat kehebatan dari beliau walaupun hanya lulusan smp dia mejadi pengusaha sekaligus Presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air, hingga jokowi berani menjadikan dia mentri dikabinetnya, Belum tentu seorang profesor doktor bisa memiliki perusahan besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, oleh karna itu betul yang bapa katakan dalam tulisan ini kita harus lebih objektif dalam menilai seseorang, jangan pernah menilai seseorang dari satu sisi saja namun harus dari kedua sisinya, sisi negatif dan sisi positifya
Wasalamualaikum wr wb
Nama : Firaas Azizah
BalasHapusKelas : P.Ips A
Kode : 4915141031
Kita tidak bisa menilai seseorang, bahwa ia bodoh karena ia tidak mau belajar. Atau, kita tidak bisa mengatakan kalo ia pintar dikarenakan ia rajin belajar. Karena ia sukses atau tidaknya bukan dilihat di awal perjuangannya, melainkan akhir dari perjuangannya. Contohnya Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Susi Pujiastuti. Ia adalah seorang menteri yang hanya memiliki modal Ijazah SMP saja. Tetapi perjuangannya memajukan maritim Indonesia sangat patut diacungkan jempol melalui usaha dan tekad kerja yang keras. Bahkan saat ini dia memiliki banyak saham modal, dan dia pun adalah seorang penghasil lapangan kerja bagi masyarakat. Maka, dari kejadian tersebut kita bisa menilai. Bahwa kesusksesan seseorang bukan diliat dari pendidikan tertinggi atau gelar yang tinggi, tetapi diliat dari hasil yang ia capai dengan usahanya sendiri dan berguna bagi masyarakat. Jadi janganlah menilai seseorang hanya dari segi negatifnya saja, tetapi lihatlah segi positif yang bisa ia berikan manfaatnya kepada orang banyak.
Haryani
BalasHapus4915141015
Pendidikan IPS A 2014
Benar apa yang bapak paparkan, penilaian awal bukanlah penilaian yang berarti. Dan untuk mengetahu kualitas seseorang harus dilihat dulu usahanya bukan hanya melihat tentang penampilan atau yang tampak saja. Dan penilaian juga harus bersifat obyektif.
Seharusnya masyarakat jangan terlalu terburu-buru menilai sesuatu tanpa mengetahui bukti yang nyata atau menguatkan, misalnya saja seperti pemilihan menteri dalam kabinet Jokowi (Kabinet Kerja). Kita tahu bahwa salah satu menteri dalam Kabinet Kerja yaitu Susi Pudjiastuti yang terpilih menjadi Menteri Kelautan & Perikanan hanya lulusan SMP, tetapi Jokowi tidak melihat sisi tersebut. Tentu ada alasan tersendiri mengapa Susi Pudjiastuti dipercaya oleh Jokowi untuk menduduki posisi tersebut, yaitu karena Jokowi mengetahui keahlian yang dimiliki Susi Pudjiastuti dalam bidang perikanan.
BalasHapusSudah saatnya Susi Pudjiastuti beserta para menteri lainnya menjawab berbagai komentar, kritik dan keraguan dari masyarakat dengan bukti kinerja nyata untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berjaya, berdikari, dan hebat.
Tri Arung Wirayudha
4915141048
P.IPS A 2014
Para menteri harus bekerja lebih ekstra untuk menata Indonesia yang sudah "kacau balau" ini. Presiden terpilih pasti mempunyai alasan positi memilih para menterinya, pastinya kinerja yang baik dan bertanggung jawab. Pastilah presiden tidak asal memilih menteri. Tulisan bapak di atas benar, bahwa kinerja bisa dinilai dari proses yang dijalankan nanti dalam beberapa bulan. Sebagai rakyat yang bijak, janganlah mengkritik negatif kerja menteri yang baru beberapa hari, karna tidak masuk akan menata Indonesia yang begitu luasnya dalam beberapa hari saja. Yang harus kita lakukan mengawasi dan melihat progress yang diberikan para menteri.
BalasHapusricky kurnia ips b 2014.
BalasHapuskalau kabinet kerja, seharusnya paling lambat setelah 1 minggu kerja para menteri harus menyampaikan targetnya ke publik, sehingga publik bisa menilai sendiri. yang jelas menurut saya sih kabinet Jokowi menteri2 nya dilarang asal bunyi spt menteri2 yang dahulu sehingga ketahuan kemampuannya. Pers juga harus selalu memantau kinerjanya, kita tunggu 100 hari kerja dari para menteri2 itu tersebut apa pencapaian yang sudah dicapai olehnya.
Baru-baru ini kita mendengar mengenai Tukang sate yang dipidana atas kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE mengenai pornografi. Figur yang dicemooh oleh tersangka tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin negara ini, Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
BalasHapusSungguh ironis. Dagelan yang tersangka buat lewat aplikasi photo editor tersebut mengandung unsur pornografi dan terkesan mencemooh sang pemimpin. Tak tanggung-tanggung, dagelan yang tersangka buat selain mencemooh Presiden juga mencemooh Ibu Megawati. Orang nomor satu di Indonesia dan orang nomor satu di partai pengusungnya bisa menjadi bahan ejekan. Ironis.
Tak ada alasan yang kuat kenapa si tersangka sampai membuat dagelan tersebut. Mungkin hanya ingin menumpahkan rasa kesal, atau mungkin tersangka ini kurang kerjaan. Atau ia sekedar hanya ingin berpendapat? Entahlah.
Sebenarnya dagelan yang tersangka sebar luaskan di media sosial ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh salah satu tim pengacara KIH dari bulan Juli lalu, atau tepatnya pada Pemilihan Legislatif 2014. Namun, kasus ini baru meledak sekarang ketika Pak Jokowi resmi menjabat sebagai Presiden RI ke-7.
Banyak spekulasi yang berkembang ketika kasus ini mencuat ke khalayak. Ada yang mengatakan bahwa penahanan Tukang sate ini dianggap untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM, supaya rakyat segan kepada pemerintahan Jokowi. Ada pula yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan kasus sepele yang seharusnya tidak dibahas lebih jauh, melihat banyak kasus-kasus korupsi yang besar tak kunjung selesai.
Jika kita lihat kembali pada konsitutusi kita, jelas disana dikatakan bahwa: Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Tukang sate yang “doyan” porno menurut saya itu sah-sah saja. Itu hak prerogatif dan sifatnya privasi bagi dirinya sendiri. Kita tak bisa menuntut,apalagi melarang. Tapi, ketika kebiasaan porno itu sampai bersinggungan dan mencemooh pihak lain serta menyebarluaskannya di media sosial, itu adalah hal yang bodoh. Tak berlogika.
Saya pikir, semua orang bahkan bukan pada posisi pak jokowi pun akan merasa marah, kesal, dan ingin membawanya ke pihak yang berwajib. Maka dari itu, kebebasan berpendapat bukan reward kita untuk menjudge orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengontrol rasa “bebas” itu sendiri.
TITA NURMALA – P.IPS B 2014
4915144096
Asyifa Laely
BalasHapusP.IPS B 2014
4915142821
Komentar dan kritik merupakan hal penting dalam suatu karya. tentunya juga dibutuhkan sebuah saran demi kemajuan karya tersebut.
Tak terkecuali dengan kinerja pemerintah, Penilaian terhadap pemerintah begitu penting demi kemajuan suatu negara. Apabila kita sebagai rakyat pasif dalam menanggapi suatu hal, tentu negeri ini tak akan maju.
Penilaian bukan apakah kita suka dengan orang itu atau tidak tetapi bagaimana dan apa hasil karya atau kinerja dari orang tersebut. Jika kita bersifat subjektif dalam menilai tentu tak akan ada kemajuan dalam karya orang tersebut. Untuk itu nilailah dengan objektif dan sesuai dengan kategori penilaian. Begitu pula menilai kinerja dari sebuah pemerintahan kita harus melihat dulu apa yang sudah mereka hasilkan, dari sini kita bisa berkomentar dan mengkritik sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan.
Saya sangat setuju dengan tulisan bapak, bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu dengan 1 sudut pandang saja, padahal belum tentu yang menilai lebih baik daripada yang dinilai -wildan wiratmoko p ips A
BalasHapusAtika Purwandari P.IPS B 2014
BalasHapusSetiap aktivitas pasti ada pro dan kontra, begitu juga ketika Jokowi - JK melantik menteri baru. Ada saja masyarakat yang tidak srek dengan menteri yang baru. Padahal, kita sendiri belum mengetahui kinerja dari pada menteri tersebut. Intinya, don't judge the book by the cover.
Fasubkhanali
BalasHapusP. IPS B 2014
4915142808
Setiap pemimpin dan jajarannya harus siap dikritik dan dihujat. Mereka yang dikritik harus mendengar kritikan tersebut. Dan yang dihujat bukan berarti menutup telinga. Mereka yang dihujat tentu harus membuka telinga dan membalas hujatan yang diterima dengan kinerja yang baik dan benar. Menteri-menteri terpilih ini harus siap dengan berbagai tantangan. Dan semoga para menteri ini dapat memberikan kinerja yang sangat memuaskan.
Saya setuju dengan bapak. Karena penilaian itu sangat di butuhkan untuk di lihat yang mana benar-benar kerja dan yang mana hanya menginginkan uang. Suara rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintah dengan baik dan makmur kedepannya.
BalasHapusada kan penilaian setiap 6bulan sekali, biar rakyat melihat kinerja para menteri di atas sana.
Saya setuju dengan bapak. Karena penilaian itu sangat di butuhkan untuk di lihat yang mana benar-benar kerja dan yang mana hanya menginginkan uang. Suara rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintah dengan baik dan makmur kedepannya.
BalasHapusada kan penilaian setiap 6bulan sekali, biar rakyat melihat kinerja para menteri di atas sana.
Titis Pamulasari A.P
BalasHapus4915141035
P.IPS A
Benar pak,sebagai rakyat indonesia saya belum melihat hasil kinerja para menteri hanya baru mengetahui programnya saja.Tapi media sudah mengembar gemborkan kinerja para menteri yang sampai saat ini kita belum lihat hasilnya.Saran saya sebelum kita lihat hasil dari meteri tersebut media tidak perlu mengexspos terlalu berlebihan.
Saya setuju dengan tulisan Bapak, menurut saya menilai seseorang jangan dari cover saja karena belum tentu yang kita lihat sesuai dengan apa yang sebenarnya. Memberi penilaian seharusnya mempunyai kriteria supaya kita tidak salah menilai orang lain. Sekarang banyak kita lihat orang yang diberikan penilaian negatif tidak suka dan pasti marah. Sebaiknya tidak seperti itu karena penilaian negatif itu dapat memberi masukan untuk memperbaiki diri kita. Jika kita terus menerus diberikan penilaian positif namun tidak seperti nyatanya kita tidak akan bisa memperbaiki diri kita sendiri.
BalasHapusEka Yuliyanti
P.IPS B 2014
4915142817
Nama : Yulia Citra
BalasHapusKelas : P.IPS B 2014
Cenderung sebagian dari kita menilai seseorang tanpa alasan yang jelas dan tidak obyektif. Sebatas satu kali bertemu atau bahkan hanya mendengar cerita teman kita dapat menjudge buruk orang lain seakan-akan sudah mengenal lama orang tersebut. Dalam kasus mentri yang dipilih Presiden Jokowi, tentu beliau sebelumnya telah mengukur kemampuan calon mentri-mentri nya bukan hanya melihat latar belakang pendidikan nya saja, toh saat ini tak akan ada gunanya pendidikan tinggi namun tidak dibarengi dengan keahlian. Pintar dalam teori tidak menjamin seseorang dapat sukses tanpa bisa menyalurkan teori tersebut dalam bentuk perbuatan (keahlian).
Dari sini kita simpulkan, akan lebih baik kita biarkan mentri-mentri kita bekerja dan kita percayakan itu semua kepada Presiden kita. Setelah dirasa kinerja nya mungkin tidak memuaskan baru kita dapat menilai bahkan menurunkan mereka dari jabatannya.
Rovida Amalia Mazid
BalasHapusP.ips.A.2014
4915141032
saya setuju dengan penilaian bapa, bahwa setiap mempunyai kesempatan untuk membuktikan dan mengembangkan kemampuannya, serta menunjukan potisi yang ada dalam dirinya, kebanyakan orang selalu menilai atau melihat seseorang hanya dari penilaian luarnya saja, tidak kebanyakan dari mereka melihat kesmpatan yang seseorang lakukan, mereka hanya menghujat, bahkan melihat seseorang dari sisi status pendidikan tinggi.
Assalamu’alaikum wr.wb
BalasHapusNama : Yuni Shofarani
Kelas : Pendidikan IPS B
Nomor Registrasi : 4915142798
Kita sebagai rakyat, kita harus lebih kritis dalam berkomentar, tidak hanya menghujat. Benar kata bapak ”Pastilah Presiden Jokowi memiliki sejumlah pertimbangan saat memilih para menteri. Para menteri itu pun pasti memiliki sejumlah kelebihan sebagai alasan mengapa ia dipilih”. Presiden memiih menteri mempunyai alasan-alasan tertentu untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Kita sebagai rakyat , dengan terpilihya seorang presiden harus bisa mempercayakan amanah yang diberikan rakyat kepada presiden untuk menjadikan negara ini lebih baik lagi, dan rakyat indonesia bisa sejahtera.
Wassalamu’alaikum wr.wb
Yumna Adzillah
BalasHapusP.IPS B 2014
4915144089
Seperti yang bapak katakan, bahwa kritik itu memerlukan indikator yang jelas dan harus melihatnya secara positif. Namun masyarakat Indonesia saat ini lebih sering mengkritik tanpa indikator yang jelas, berat sebelah dan hanya melihat sisi negatifnya saja. Jadi bagaimanapun kinerjanya, masih banyak masyarakat yg tidak suka dan mengkritik negatif.
Permasalahan lain adalah bahwa banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak bisa menanggapi kritikkan secara bijaksana, masih banyak yang terlalu menanggapi kritikan dengan emosi sehingga membawa pengaruh yang buruk bagi pekerjaan orang itu.
Assalamualaikum pak
BalasHapusSaya Ma'mun Raka Arief
P.IPS A'14 (4915141016)
Betul pak, saya sangat setuju. Penilaian harus didasari dengan indikator yang objektif bukan dengan subjektif belaka. Data-data atau fakta-fakta yang keluarlah yang benar-benar dinilai. Bukan dari kabar miring atau pemikiran-pemikiran spekulasi belaka.
Terimakasih pak.
Menilai orang lain tanpa tahu atau mengenal orang tersebut terlebih dahulu memang kebiasaan orang zaman sekarang yg harus dihilangkan. Belum apa apa sudah mencela dan menjelek jelekan orang, tidak peduli dan tahu kebaikan orang tersebut dahulu. Sama seperti penilaian masyarakat terhadap menteri menteri baru. Seharusnya masyarakat melihat proses kerja mereka terlebih dahulu baru menilai apakah ia menjalankan tugasnya dengan baik atau sebaliknya. Pungki Kusdwi P.IPS A 2014
BalasHapusAssalamualaikum..
BalasHapusSaya suka dengan isi cerita ini. Karena saya termasuk suka jokowi. Menurut saya yang menghujat menteri-menteri pilihan jokowi itu orang sirik. Jokowi memilih menteri-menteri bukan dari pendidikan yang tinggi. Tetapi jokowi melihat dari apa yang dia hasilkan dalam bidangnya masing-masing sampai dia sukses dan bisa untuk membantu rakyat indonesia. Cara jokowi memang cerdas sekali walaupun banyak juga yang menghujat.
Sekian koment yang saya berikan ini.
Wassalamialaikum.
Nama Ade Nur Hasanah.
BalasHapusJurusan P.IPS B
No registrasi 4915142814
Saya setuju dengan tulisan bapak, bahwa penilaian itu memang harus dilakukan setelah adanya proses dan hasil. Jangan menilai tanpa melihat dan mengetahui orang yang dinilai tersebut. Jangan menilai juga karena bujukan seseorang atau ikut-ikutan orang lain saja. Kadang manusia tuh menilai seseorang seenaknya sediri tanpa kenal bahkan tau persis latar belakang orang yang dinilainya.
Menilai itu harus didasari dengan objek dan indikator. Bagi yang dinilai, lakukan yang terbaik dalam penugasan. Buktikan bahwa apa yang dinilai terhadap diri anda itu salah bila penilaian itu positif, dan tunujukan kemampuan yang lebih baik lagi bila anda dinilai positif.
sekian. terimakasih
yah memang seperti itulah indonesia gampang memberi peniaian, tetapi sifaknya hanya ikut-ikutan saja tanpa memili landasan dasar. mereka melihat hanya dari satu sisi saja. terkait mentri, saya juga tidak dapat memahami sepenuhnya tentang pemilihan mentri 'x' karna diluar nalar saya. sebenarnya saya juga memiliki keraguan tentang mentri 'x' tersebut. bukan berarti saya seperti mereka yang suka berkicau-kicau. tetapi saya hanya tak habis pikir saja. terlepas dari itu saya hanya berharap semoga kedepan indonesia bisa lebih baik lagi. dan dapat menjaga kedaulatannya. penilaian saya terhadap kepemimpinan sekarang belum ada sebab sebulan pun belum masa jabatanya. mungkin jika sudah memasuki satu tahun baru saya dapat menilai baik buruk, berhasil tidak atau membandingkan antar yang sekarang dengan yang lalu-lalu.
BalasHapus