PERBANDINGAN

Tidak pernah gampang untuk menentukan orang baik. Terutama dalam kancah politik. Karena opini lebih berkuasa daripada fakta. Pencitraan lebih dipercaya tinimbang kenyataan.

Coba kita renungkan dengan jernih dan seksama. Mana yang lebih baik, seorang yang suka bicara apa adanya tetapi tidak pernah tersangkut kasus korupsi dibanding orang yang pernah jadi terpidana kasus korupsi dan selalu bicara tentang undang-undang dan peraturan?

Apa pun alasannya, orang yang pernah tersangkut kasus korupsi, dipenjara karena korupsi, susah disebut sebagai orang baik. Sialnya, orang kayak gini malah mokso mau jadi pemimpin.

Mana yang lebih baik, orang yang pernah jadi bupati, tidak pernah melanggar hukum, kaya tetapi hidup sederhana dibandingkan dengan tokoh partai Islam yang tega menggunakan mobil mewah di tengah saudara-saudara sesuku dan sebangsa yang kebanyakan miskin papa, dan memalsukan nomor polisi?

Celakanya, yang pernah memalsukan nomor polisi malah merasa suci dan menghujat orang yang tidak pernah melanggar hukum. Inilah politik kita hari ini.

Lebih celaka lagi agama digunakan untuk menghujat orang. Sekaligus mengatasnamakan umat, padahal mereka hanya segelintir orang.

Namun, di atas semua yang sial dan celaka ini, ada yang lebih berbahaya. Tuntutan agar ajaran agama tertentu yang ditafsirkan secara sepihak hendak dipaksakan sebagai aturan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kini saatnya negara bangsa ini harus tunjukkan ketegasannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Bukan negara agama. Bukan negara Islam!

Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat jelas menempatkan agama dalam sejumlah aturan yang tertulis dan bisa dibaca semua orang. Ajaran agama dapat digunakan oleh para pemeluknya. Ada kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Tetapi agama, agama apapun, tidak dapat dijadikan dasar dan dalil untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk, pun dalam keyakinan agama.

Menolak seorang pemimpin yang terpilih melalui proses demokratis menggunakan aturan yang legal, hanya karena ia bukan seorang Muslim, bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila pemaksaan kehendak ini dibiarkan, akan menjadi preseden yang sangat buruk dan dapat menghancurkan negara bangsa ini.

Individu atau kelompok individu yang membawa-bawa Islam dan merasa mewakili umat Islam harus berkaca diri dan berani bertanya pada diri sendiri, umat Islam mana yang anda wakili? Lihatlah fakta politik kita, ada lebih dari satu partai yang mengidentifikasi diri dengan Islam. Dalam setiap pemilu, mereka tidak pernah bisa memenangkan suara umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. Perolehan angka terbesar adalah pemilu 1955 yang tidak sampai separuh dari penduduk Indonesia.

Bila sejumlah besar partai Islam saja tidak pernah mampu memenangkan suara umat Islam, apalagi kelompok kecil yang boleh jadi hanya mewakili dirinya sendiri? Cobalah berkaca pada kejujuran nurani.

Ditambah pula cara-cara yang ditempuh selama ini tidak mencerminkan akhlakhul karimah yang diajarkan Islam. Apakah pantas mengusung nama Islam?

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang merupakan perhimpunan besar umat Islam saja, tidak pernah memaksakan kehendak dan seenaknya mengatasnamakan Islam. Betapa mengerikan bila segelintir orang bisa-bisanya merasa diri sebagai perwakilan umat Islam? Cobalah bandingkan!

Ekstrim kiri yaitu kekuatan ideologi  komunis terbukti sesat dan berbahaya. Tetapi ekstrim kanan, yaitu individu dan kelompok yang menggunakan agama hanya untuk kepentingan kekuasaan, pasti lebih berbahaya dan mengerikan.

SAATNYA NEGARA BANGSA INI MELAWAN TUNTAS BAHAYA EKSTRIM KANAN.