Reformasi memberi kita kesempatan untuk menikmati kebebasan dan keblabasan lebih dibanding zaman orde baru. Kebebasan, terutama kebebasan menggali dan mendapatkan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui, bahkan secara mendalam apa yang selama ini merupakan rahasia umum.
Rahasia umum ditandai sejumlah ciri yaitu, pertama, beredarnya beragam informasi tentang sesuatu, misalnya para pejabat korup. Kedua, adanya fakta pendukung yang mengarah pada informasi yang beredar, seperti pejabat yang diduga korup memiliki kekayaan sangat berlebih dalam beragam bentuk. Ketiga, adanya dugaan yang bersifat rasional adanya kaitan antara informasi dan fakta yang dilihat. Keempat, tidak pernah ada pembuktian empiris berdasarkan fakta dan data yang terkait langsung memenuhi persyaratan tertentu, misalnya kekayaan pejabat yang berlebih itu adalah hasil korupsi.
Ia menjadi rahasia umum karena semua orang mengetahuinya. Tetapi tidak bisa dibuktikan kaitan-kaitannya. Karena itu korupsi akhirnya menjadi wacana, isu, yang bisa membesar menjadi fitnah. Orang akan bilang, mana masuk akal hartanya sebanyak itu kalau bukan karena korupsi, memang penghasilannya seberapa?
Rahasia umum terus berkembang karena tidak pernah ada pengadilan dan penghukuman terhadap para koruptor. Korupsi akhirnya menjadi wacana besar. Mirip kentut yang tak bunyi, tetapi aromanya menyebar. Tak pernah jelas dan busa ditunjukkan dengan pasti siapa yang kentut. Meski aroma kentutnya sangat menusuk hidung. Itulah kondisi korupsi selama orde baru.
Orde baru adalah surga bagi para politisi korup. Semua proses politik, apalagi yang terkait dengan pemilihan kepemimpinan, disesakpadati oleh politik uang. Semua orang tahu, bila musim pemilu, serangan fajar, beragam bantuan menyerbu masyarakat. Macam-macam bentuknya. Mulai dari bantuan perbaikan jalan, acara liburan ke tempat-tempat rekreasi, bantuan beasiswa, dan beragam sumbangan yang tak terhitung jumlahnya. Pusat-pusat perkumpulan rakyat yaitu berbagai organisasi masyarakat diberi bantuan seragam dan program, pondok pesantren mendapat macam-macam sumbangan. Ibu-ibu PKK dan majlis ta'lim diberi beragam bantuan.
Pertanyaannya adalah dari mana semua dana untuk bantuan dan sumbangan itu diperoleh? Pada zaman orde baru pemilihan yang melibatkan rakyat hanya sekali dalam lima tahun. Rakyat hanya memilih anggota legislatif pada berbagai tingkat. Setelah itu para anggota legislatif itulah yang bisa menentukan siapa bupati, walikota, gubernur dan presiden. Pada tingkat inilah politik transaksional itu menjadi sistematis, sistemik, terstruktur dan masif. Tentu saja di antara para elit. Rakyat sudah tak lagi ikut serta. Paling tidak pemilihan Miranda Gultom jadi petinggi Bank Indonesia bisa dibuktikan di pengadilan, sogok menyogok itu memang terjadi. Nyata adanya!
Pada zaman orde baru, yang menang pastilah Golkar, maka semua pimpinan lembaga penting pada semua tingkat dibagi-bagi di antara komponen pendukung Golkar yaitu ABRI, birokrasi pemerintah, dan organisasi pendukung Golkar yang kebanyakan dikuasai oleh pengusaha. Benar-benar tak ada jatah bagi pihak lain.
Dalam praktiknya akan ada pembagian jatah dana memanfaatkan program-program pemerintah mengikuti alur kerja resmi tatakelola negara. Pemerintah pada berbagai tingkat menyusun rencana anggaran, disyahkan oleh dewan perwakilan rakyat atau legislatif sesuai dengan tingkatnya. Kemudian program itu dijalankan oleh pengusaha yang merupakan bagian dari pendukung Golkar. Pengusaha itu bisa pribumi, juga nonpribumi.
Pola itu telah mapan berjalan selama orde baru berkuasa. Karena itu perhatikan orang-orang yang memimpin Golkar dari waktu ke waktu. Pasti menggambarkan kekuatan tersebut.
Pola itu telah pula ikut membentuk pola korupsi. Perhatikan dengan seksama kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum selama reformasi ini. Selalu melibatkan pejabat pemerintah, anggota dewan dan pengusaha. Sampai yang paling akhir yaitu tertangkap tangannya Fuad Amin kader Partai Gerindra polanya sama. Kasus Hambalang, Wisma Atlit, Percetakan Al Quran, impor sapi, SKK Migas, polanya sama.
Karena itu para politisilah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi. Karena mereka menguasai lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil ketua KPK mengungkapkannya,
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, argumentasi bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung melakukan korupsi tidaklah tepat. Bambang mengatakan, anggota DPRD yang terjerat korupsi selama ini justru lebih banyak daripada kepala daerah.
"Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama. Artinya yang paling korup DPRD-nya dong?" kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam.
Penjelasan Wakil Ketua KPK itu menegaskan betapa korupnya para politisi. Jumlah itu belum termasuk anggota DPR pusat dan pejabat di eksekutif.
Pada 2012 pernah terjadi kehebohan karena penjelasan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang pejabat korup. Republika On Line (1.10.2012) memberitakan,
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Dipo telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk memeriksa pejabat negara yang tersandung berbagai kasus. Dipo mengatakan, pejabat negara itu berasal dari sejumlah partai politik seperti Golkar, PDIP dan Partai Demokrat.
Ia mengatakan, 64 pejabat berasal dari Partai Golkar, 32 dari PDIP dan 20 orang dari Partai Demokrat.
Sementara itu Tribun News menulis,
Sepanjang semester I tahun 2012, kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (13 kader), diposisi kedua Partai Demokrat (8 kader) dan disusul PDIP dengan 7 kader," ujar Tama S. Langkun dari Tim Divisi Investigasi ICW saat konferensi pers Laporan Trend Korupsi semester I tahun 2012 di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (4/10/2012).
Berdasarkan sejumlah pemberitaan di atas terbukti Golkar juara korupsi karena yang memulai dan paling berpengalaman. Golkar paling lama berkuasa memanfaatkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan strategi menghalalkan segala cara seperti yang ditunjukkan dalam rekaman suara mirip Nurdin Halid dan Azis Syamsudin dalam pemenangan Aburizal.
Tidak mengejutkan jika pengamat politik berbicara keras seperti yang ditulis dalam Merdeka.com,
"Sistem presidensial multipartai ekstrem terbukti menyuburkan korupsi. Hal ini akibat adanya koalisi partai yang menyokong pemerintahan," kata Burhanudin dalam diskusi 'Tantangan Pemberantasan Korupsi Era Pemerintahan Jokowi-JK' di kantor ICW Jakarta, Senin (8/12).
Dalam kaitan ini rasanya bisa dimengerti mengapa Jokowi saat menjelang pilpres meminta kesediaan partai politik yang mau bekerjasama harus tanpa syarat. Karena ia tidak mau disandera oleh partai politik saat menyusun kabinet. Bila hanya mendahulukan dukungan untuk berkuasa, Jokowi bisa saja menerima kerjasama dengan sejumlah partai politik. Karena PPP, Golkar, dan PAN lebih dulu datang ke Jokowi daripada ke Prabowo. Sejumlah berita ini membuktikannya.
Metro TV News. Bahkan, kata dia, Jokowi sempat bercerita kembali saat-saat PPP mendukung nama Jokowi pertama kali sebelum partai mana pun. Meski saat Pilpres lalu usungan pindah ke pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, tetapi kini PPP bisa mewujudkan hal itu kembali.(18.10.2014)
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ( Ical ) dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini. Hal ini terkait membicarakan peta koalisi antara PDIP dan Golkar di pilpres 9 Juli nanti.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, pertemuan di pasar Gembrong antara Jokowi dan Ical kemarin belum bisa dikatakan resmi sebagai bentuk koalisi PDIP - Golkar . Menurut dia, secara etika politik Ical ingin bicara dahulu kepada Mega sebagai ketua umum partai.(14. Mei.2014)
Liputan 6. Com Menurut Tjahjo, pertemuan itu bukan pertama kali dilakukan Hatta Rajasa dengan para petinggi partai koalisi Jokowi-JK. Hatta bahkan sudah pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pilpres.(4.09.2014)
Ketiga partai politik itu diduga meminta jatah terlalu banyak dalam kabinet. Jokowi tidak bersedia. Karena terlalu banyak orang partai politik dalam kabinet akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada pemerintahan SBY. Tiga menterinya yang masih aktif menjabat jadi terdakwa dan tersangka kasus korupsi. Semuanya kader partai, dua di antaranya dari Partai Demokrat.
Pilihahan dan keputusan Jokowi-JK memberi lebih banyak porsi para profesional di kabinet pastilah merupakan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yang biasa dilakukan orang partai politik. Karena itu,
TINDAKAN REVOLUSIONER MELAWAN KORUPSI POLITIK MERUPAKAN KENISCAYAAN BILA NEGARA BANGSA INI MAU MAJU DAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT.
Nama : Yulia Citra
BalasHapusNIM : 4915144107
Kelas : P.IPS B 2014
Negara kita nampaknya pantas disebut sebagai negara toleran. Bagaimana tidak? Para tikus-tikus negara bukannya berkurang malah makin berkeliaran. Bahkan yang telah tertangkap pun hanya diberi hukuman yang tampaknya tidak sebanding dengan perbuatan mereka. Istimewa nya hukuman bagi pelakunya hanya sebatas denda dan dipenjarakan sekian tahun atau sekian bulan yang dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Dari bahasan psikologi yang saya dapat, bahwa “Kepribadian seseorang mulai terbentuk dari pelajaran yang diterima di Lingkungan Keluarga” Saya rasa hal ini benar, faktanya banyak orang-orang sukses terlahir dari keluarga yang giat bekerja dan tidak mudah menyerah sedangkan banyak pelaku kejahatan besar terutama korupsi berasal dari generasi keluarga koruptor juga, tentu kita tau anak akan mencontoh orang tuanya, maka dari itu sebelum keluarga tikus ini menyebar dengan cepat perlu hukuman yang memberi efek jera bukan saja hukuman mati untuk pelaku korupsi tetapi juga hukuman untuk keluarganya karena tidak saling mengingatkan untuk tetap jujur selama mengemban tugas negara.
Seharusnya kita dapat mencontoh negara cina yang mulai menerapkan hukuman mati kepada koruptor ketika Perdana Menteri China Zhu Rongji mengucapkan sumpah tahun 1998 untuk melenyapkan korupsi dengan jalan menyiapkan seratus peti mati. dan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut saat ini china menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia. Semoga Indonesia dapat menerapkan hal yang sama untuk melenyapkan populasi tikus berbahaya di negara ini sehingga tidak menghambat perekonomian dan kemajuan negara ini.
Nama : Yulia Citra
BalasHapusNIM : 4915144107
Kelas : P.IPS B 2014
Negara kita nampaknya pantas disebut sebagai negara toleran. Bagaimana tidak? Para tikus-tikus negara bukannya berkurang malah makin berkeliaran. Bahkan yang telah tertangkap pun hanya diberi hukuman yang tampaknya tidak sebanding dengan perbuatan mereka. Istimewa nya hukuman bagi pelakunya hanya sebatas denda dan dipenjarakan sekian tahun atau sekian bulan yang dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Dari bahasan psikologi yang saya dapat, bahwa “Kepribadian seseorang mulai terbentuk dari pelajaran yang diterima di Lingkungan Keluarga” Saya rasa hal ini benar, faktanya banyak orang-orang sukses terlahir dari keluarga yang giat bekerja dan tidak mudah menyerah sedangkan banyak pelaku kejahatan besar terutama korupsi berasal dari generasi keluarga koruptor juga, tentu kita tau anak akan mencontoh orang tuanya, maka dari itu sebelum keluarga tikus ini menyebar dengan cepat perlu hukuman yang memberi efek jera bukan saja hukuman mati untuk pelaku korupsi tetapi juga hukuman untuk keluarganya karena tidak saling mengingatkan untuk tetap jujur selama mengemban tugas negara.
Seharusnya kita dapat mencontoh negara cina yang mulai menerapkan hukuman mati kepada koruptor ketika Perdana Menteri China Zhu Rongji mengucapkan sumpah tahun 1998 untuk melenyapkan korupsi dengan jalan menyiapkan seratus peti mati. dan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut saat ini china menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia. Semoga Indonesia dapat menerapkan hal yang sama untuk melenyapkan populasi tikus berbahaya di negara ini sehingga tidak menghambat perekonomian dan kemajuan negara ini.
Edward kurnadi
BalasHapus4915145637
p ips a
sekarang kita sering dengar ricuhnya politik indonesia dan semakin banyak ulah yang di buat oleh pejabatinggi negara seperti korupsi .Prilaku tersebut semakin membuat malu indonesia .apalagi dengan korupsi ,memang banyak yang bilang bahwa asal mula ilmu korupsi yang dilakukan koruptor adalah turunan dari penjajah belanda.
.Seharusnya kita harus tinggalkan budaya korupsi tersebut karena itu dapat murugikan bangsa terutama orang kecil yang masih butuh uluran tangan dari pemerintah .Dengan kita menolak pada korupsi dan lebih mensejahterakan rakyatnya maka otomatis negara indonesia bisa maju dengan waktu yang cepat.
Reformasi dan korupsi, itulah dua hal yang sangat kontras dalam hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia saat ini. Hadirnya era Reformasi yang identik dengan segala keterbukaan serta kebebasan (yang dinilai kebablasan) telah membuka lebar rahasia umum atau bangkai busuk yang selama ini terkubur, yaitu praktik kotor segelintir elite politik yang telah berjalan sedemikian rupa. Masyarakat semakin kritis dan bebas dalam menilai informasi yang beredar mengenai perilaku para elite politik ini. Jungkir balik alias berbeda sekali dengan rezim Orde Baru dimana segala informasi diawasi ketat peredarannya, bila ada yang berani memberitakan atau menyindir Soeharto sekeluarga beserta para kroni dengan segala tindak-tanduknya akan “dibasmi sampai tuntas”. Masyarakat tentu berada dalam tekanan rezim yang senantiasa menyembunyikan praktik kotor bernama KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dengan berbagai usaha pembangunan dan stabilisasi di bidang ekonomi.
BalasHapusSoeharto dengan rezim Orde Barunya memang terkenal berhasil dalam hal pembangunan tetapi serakah dalam hal kekuasaan. Betapa tidak, selain berhasil membangun ekonomi nasional dengan adanya swasembada pangan, Soeharto juga berhasil membangun dinasti dalam pemerintahan dengan sokongan Golongan Karya (Golkar) dan ABRI. Dengan begitu mudahnya, Soeharto melenggang selama 32 tahun dan berhasil membentuk mental para elite politik dengan praktik-praktik kotor. Tetapi, gerakan mahasiswa dalam revolusi 1998 mampu menyudahi dan meruntuhkan rezim yang dinilai sarat pelanggaran tersebut. Selain itu, Golkar juga kena batunya, dimana banyak kader maupun pejabat dari partai kuning beringin itu yang tersandung kasus korupsi. Dan sekarang ini, Golkar menghadapi persoalan konflik internal yang membuat partai tersebut terpecah dua. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa duren pula, karma bertubi-tubi datang menghampiri.
Belajar dari masa lalu nan kelam tersebut, pemerintahan Jokowi & Jusuf Kalla mendapat tantangan berat untuk mengikis habis praktik kotor yang seolah telah membudaya dan mendarah daging tersebut. Keputusan Jokowi & Jusuf Kalla memberi porsi lebih kepada golongan profesional dalam komposisi Kabinet Kerja adalah upaya yang patut diapresiasi serta didukung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta jauh dari praktik-praktik kotor ala orang partai politik. Jangan sampai negara ini rusak untuk yang kedua kalinya.
(Rusak pertama kali aja bikin ribet, apalagi rusak sampai dua kali. Kalo sampai kejadian, hancur kali nih negara)
Tri Arung Wirayudha
4915141048
P.IPS A 2014