IDEOLOGI, SURVEY DAN PARTAI POLITIK

Seorang petinggi partai politik menyesalkan bahwa kini survey politik yang menjadi primadona untuk berbagai keputusan politik, seperti menentukan calon presiden, bukannya ideologi. Ada kekhawatiran bahwa kecenderungan ini sungguh sangat menegaskan pragmatisme telah menjadi paradigma utama dalam politik kita.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Sebab bila pragmatisme yang biasanya terpaut dengan bagi-bagi lauk dalam kenduri kekuasaan yang lebih dikedepankan, politik sebenarnya tidak lebih hanya dagang sapi perah. Politik sekedar bajaj politik untuk memperolehdapatkan  kekuasaan. Itu bermakna politik hanya berkiblat pada kekuasaan, dan kekuasaan adalah tujuan.

Memang sangat mengkhawatirkan bila kuasa jadi tujuan dan panglima. Bila demikian semua kejahatan yang memanfaatkan dan melibatkan kekuasaan bisa terjadi setiap hari. Orde baru telah membuktikan itu. Rasanya kita tak bakalan lupa bagaimana para aktivis diculik, dan sebagian dari mereka sampai kini masih tidak jelas rimba dan samudranya. Sementara yang diduga menjadi aktor intelektual penculikan masih eksis dan mau ikut menentukan hari depan bangsa ini, pakai menghujat-hujat pihak lain pula. Seakan dia orang suci tak pernah berbuat salah.

Pragmatisme memang sejenis penyakit akut dan berbahaya bila diramu dengan dan untuk kekuasaan. Konsekuensinya orang bisa dan biasa, mau dan mampu menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, mungkin ideologi sabagai landasan kokoh bagi tindakan, dan kekuatan yang mengarahkan menjadi penting dan menentukan. Sebab ideologi merupakan serangkaian keyakinan yang dirumuskan menjadi ajaran sistematis yang dapat menjadi kemudi bagi perjuangan mencapai tujuan. Ideologi juga berisi rumusan tujuan yang harus dicapai. Itulah sebabnya ideologi selalu dimengerti dan dihayati sebagai kekuatan yang mengarahkan.

Persoalan pokoknya adalah sejak modernisasi politik ala orde baru, yang memaksa partai politik berhimpun dalam semacam 'kebun binatang' berupa fusi atau penyatuan partai demi efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, rasanya ideologi partai politik telah mati suri. Keadaan makin parah saat orde baru memaksakan kehendak bahkan dengan senjata dan pembantaian (ingat Tragedi Tanjung Priuk yang menewaskan sejumlah akitivis Islam) berupa asas tunggal Pancasila, sebenarnya ideologi sudah mampus.
Mampusnya ideologi bisa dicaritemukan dalam semua tujuan, program aksi, startegi, dan taktik perjuangan partai politik yang sangat mengemuka saat kampanye pemilu seperti sekarang ini. Yang lebih mengemuka adalah jargon-jargon beraroma ideologis yang belum dirumuskan dengan jelas dan rinci. Biasanya muncul dengan slogan tanpa program aksi yang jelas. Seperti anti intervensi asing, negara berdaulat dengan kemandirian ekonomi. Selebihnya adalah program-program pragmatis yang juga tak pernah dirumuskan seperti apa strategi pencapaiannya.

Oleh karena itu terasa sangat aneh bila partai politik dalam praktik nyatanya selama ini sudah sangat pragmatis, tiba-tiba berbicara tentang kekhawatiran pada pragmatisme dan pentingnya ideologi. Apalagi sampai mempertentangkan survey dan idelogi.

Survey politik hanyalah piranti semiilmiah yang bersifat teknis dan dapat digunakan dalam negara berideologi apapun. Artinya survey adalah bebas ideologi. Sebagai piranti yang bersifat teknis, survey memang rentan direkayasa. Juga sering keliru.

Persoalan pokok yang lebih fundamental daripada survey adalah peran media massa yang secara canggih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi untuk media sosial. Kita tahu keduanya telah membuat masyarakat kita mengalami banjir bandang yang lebih mengerikan dibandingkan banjir zaman Nabi Nuh. Dalam zaman banjir bandang informasi sekarang ini, apa mudah membedakan dan memisahkan mana informasi yang benar dan salah?

Celakanya menghadapi revolusi teknologi informasi dan komunikasi ini, partai politik dan tokoh-tokoh politik malah menjadi mangsa dan pangsa para konsultan periklanan dan bersibuk diri membuat iklan politik yang sangat mahal. Dikira politik yang kompleks dan semestinya membangun komunikasi empatis dengan konstituen, sama dengan produk pabrikan seperti rokok, kondom, dan obat sakit kepala. Politik sudah sepenuhnya menjadi komoditi mahal yang ditawarkan kepada para pemilih dengan paradigma komunikasi massa, sama persis dengan iklan produk seperti rokok yang penuh tipu-tipu.

Sayang sekali, Partai Keadlian (PK) yang membangun paradigma partai kader yang berlandaskan ideologi, terlalu mudah dan cepat tergoda oleh pragmatisme berorientasi kuasa, dan lebih mengejar kesejahteraan (bukan kebetulan bila kemudian menjadi PKS), dan kini juga lebih asyik bertarung untuk dan demi kekuasaan. Dalam kaitan ini bisa dimengerti mengapa sebagian mereka terlalu emosi bereaksi terhadap pencapresan Jokowi, karena berkoalisi dengan PDIP dirasa sulit, sedangkan mereka masih gandrung ikut menikmati recehan kekuasaan.

Menguatnya pragmatisme yang membetot semua partai politik sebenarnya merupakan ancaman serius bagi negara bangsa ini, sebab

PRAGMATISME POLITIK HANYA AKAN MEMBAWA INDONESIA MENJADI NEGARA BANGSA TANPA EMPEDU.