POROS (T)ENGAH JILID DUA

Partai-partai Islam(?) sedang sibuk mewacanakan poros (t)engah jilid dua. Dulu dalam sistem parlementer mereka berhasil menyalib partai pemenang pemilu dan mendudukkan Gus Dur jadi Presiden Indonesia. Kita semua tahu, dalam perjalanan yang sangat singkat, poros (t)engah jadi terengah-engah, dan mereka sendiri yang akhirnya melengserkan Gus Dur.

Pada waktu itu, mereka tidak mampu melakukan konsolidasi jangka panjang dan hanya untuk sementara waktu memenangkan kursi kepresidenan tanpa agenda yang jelas, yang dapat mengikat mereka untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Akibatnya koalisi poros (t)engah sungguh hanya bertahan seumur jagung.

Kini ada wacana untuk mencoba membuat poros (t)engah jilid dua. Jika melihat perbedaan sistem politik dan perolehan partai-partai Islam(?) yang cuma 30%, rasanya mereka sedang mimpi buruk di siang bolong.

Memang pernah terjadi, SBY jadi presiden yang dipilih rakyat saat partainya cuma dapat tujuh persen lebih. Tetapi saat itu SBY adalah bintang cerlang dalam langit politik kita. Pertanyaannya sekarang adalah siapa tokoh yang akan diajukan poros (t)engah jilid dua?

Sekarang saja telah terlihat, PPP poros Surya Darma Ali sudah kepincut merapat ke Prabowo, akibatnya PPP terpecah belah. Kini PPP jadi Partai Pecah (karena) Prabowo. PKB sudah menyatakan akan bergabung dengan partai nasionalis. Yang tersisa adalah PKS dan PAN.

PKS memang paling bersemangat mengusahakan pembentukan poros (t)engah ini. Sebab rasanya partai-partai lain belum lupa dengan kelakuan mereka dalam koalisi SBY jilid dua. Karena itu, mungkin partai poros atas masih sangat berhati-hati dengan mereka.

Dari Berbagai manuver yang kini berkembang, tampaknya poros (t)engah jilid dua hanya akan  menjadi wacana. Bila poros (t)engah terbentuk, siapa yang mau diusung? Sejauh ini belum ada tokoh dari kalangan mereka yang laku dijual pada rakyat.

Ujung-ujungnya partai-partai Islam(?) itu akan mengambil jalan sendiri-sendiri. Rasanya tidak terpikir bagi mereka untuk membentuk poros (t)engah yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan dan memilih menjadi penyeimbang di DPR untuk menilai dan mengawasi pemerintahan yang dikelola oleh partai nasionalis. Sebab masing-masing mereka sibuk berusaha agar menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka sudah menikmati madu kekuasaan dan enggan untuk melepasnya.

Coba saja mereka memiliki keberanian menjadi partai oposisi, bisa jadi pada pemilu berikutnya suara mereka akan melejit naik. Jika suara tidak melejit naik, mereka bisa berfungsi untuk menjaga dan mengawasi pemerintah dengan ketat, sehingga bisa diharapkan pemerintah akan bekerja lebih baik. Sebagai akibatnya, seluruh rakyat Indonesia akan diuntungkan.

Rasanya mereka tidak punya nyali untuk lakukan itu. Sebab mereka sudah terperangkap dalam paradigma kuasa, bukan paradigma bangsa. Nalar paradigma kuasa adalah lakukan apapun untuk bisa mendapat bagian dari kekuasaan meskipun harus menggunakan banyak topeng seperti yang kemarin dipraktikkan PKS dan Golkar. Pastilah gaya berpolitik seperti itu bisa dikategorikan politik minus etika. Tetapi tampaknya mereka tak peduli. Sebab mereka mau mendapatkan semuanya sekaligus yaitu madu kekuasaan dan simpati rakyat. Dikira rakyat bodoh. Rakyat juga bisa menilai, betapa plintat-plintut mereka. Atas dasar perilaku mereka dalam koalisi SBY jilid dua, percayalah siapa pun yang berkoalisi dengan PKS dan Golkar dalam pemilihan presiden, Insya Allah akan kalah.

Bila menggunakan paradigma bangsa, menjadi tidak penting mereka ada di dalam kekuasaan atau tidak. Yang penting adalah bagaimana memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi rakyat diperjuangkan dengan konsisten. Bila tidak berada di dalam kekuasaan mereka bisa bersikap tegas jika pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat. Namun, bila mereka menjadi bagian dari kekuasaan partilah sulit untuk bersikap tegas.

Namun bisa ditebak, mereka akan terus berusaha agar ikut serta dalam mencari dan menjadi bagian dari kekuasaan. Bila nanti ternyata gagal, barulah jadi oposan. Sebab tak ada pilihan lain. Inilah perilaku partai yang lebih mengedepankan paradigma kuasa. Apapun dilakukan agar menjadi bagian dari kekuasaan.

Apa yang bisa kita harapkan dari partai seperti ini? Mengatasnamakan rakyat, berjanji memperjuangkan aspirasi rakyat, namun tujuan utamanya adalah kekuasaan. Padahal untuk memperjuangkan aspirasi rakyat kan tidak harus berada dalam kekuasaan. Mereka tahu bahwa jika tidak menjadi bagian dari kekuasaan, tak akan pernah bisa nikmati rezeki dari kekuasaan. Jadi, umat atau rakyat hanya dijadikan komoditi untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka  yaitu menjadi bagian dari kekuasaan. Bila beginilah perilaku partai-partai politik Islam(?), maka kita bisa memprediksi, perolehan suara mereka dari pemilu ke pemilu tak akan pernah beranjak jauh, sebab

PARTAI-PARTAI ISLAM SUDAH TERPERANGKAP DALAM PARADIGMA KUASA