DI PERSIMPANGAN JALAN REFORMASI

Reformasi sungguh telah membawa perubahan yang luar biasa pada sistem politik dan ketatanegaraan di tanah air tercinta ini. Perubahan yang paling spektakuler adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang diujudkan dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden serta para pemimpin di tingkat daerah. Dengan pemilihan langsung, rakyat diberi hak dan kekuasaan penuh untuk memilih dan menentukan. Konsekuensinya para pemimpin yang dipilih harus sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat yang telah memilihnya.

Mekanisme pemilihan langsung ini telah berjalan dengan baik. Lihat saja apa yang dialami Partai Demokrat. Dulu mereka didukung rakyat, tetapi ketika mereka mengingkari janjinya, rakyat ramai-ramai meninggalkannya. Inilah keunggulan mekanisme demokratis yang secara langsung melibatkan rakyat. Rakyat bisa secara langsung menghukum dengan mekanisme yang tidak menimbulkan gejolak politik.

Sementara itu di tingkat daerah, pemimpin atau kepala daerah yang berhasil memenuhi aspirasi rakyat bisa terpilih kembali. Sedangkan yang dirasa tidak amanah bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya atau tidak dipilih lagi.

Perubahan lain yang juga membawa harapan baru adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pada era orde baru, Suharto sebagai penguasa yang otoriter seenaknya menafsirkan konstitusi. Siapa pun yang mengkritik kebijakannya seperti Petisi 50 dituduh anti Pancasila. Ketika terjadi berbagai kecurangan dalam pemilu yang menguntungkan Golkar, tak ada tempat untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah memberi kesempatan pada rakyat untuk mengajukan sengketa terkait konstitusi dan pemilu. Akibatnya sejumlah undang-undang yang dibuat demi kepentingan penguasa dan partai politik dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah rakyat menggugatnya.

Reformasi memberi ruang, kesempatan dan peluang bagi rakyat untuk ikut serta secara aktif menentukan arah dan kebijakan negara melalui berbagai mekanisme legal yang tersedia. Kesempatan dan peluang itu makin luas karena ada kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Bukan hanya itu. Reformasi telah mengembalikan tentara pada fungsi fundementalnya sebagai alat negara yang bertugas sebagai kekuatan yang menjaga keberadaan dan keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia dari ancaman negara lain. Selama orde baru, tentara telah menjadi alat pemerintah, bahkan alat penguasa untuk melindungi kepentingannya. Selalu atas nama Pancasila. Rasanya banyak di antara kita yang belum lupa kasus Talangsari di Lampung. Saat jemaah pengajian Warsidi yang dianggap melawan Pancasila dihabisi oleh tentara di bawah komando Kolonel Hendropriyono. Rakyat yang dituduh bersalah, tanpa proses pengadilan dihabisi dengan peluru tajam. Ratusan yang tewas. Kekejaman yang sama terjadi di Tanjung Priok saat Jenderla Tri Sutrisno menjadi Pangdam V Jaya dan Jenderal Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI.

Pada zaman reformasi, rakyat yang dianggap menimbulkan masalah berhadapan dengan polisi. Kecuali yang memang melakukan perlawanan, semuanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Artinya supremasi sipil berusaha ditegakkan.

KPK dan penegak hukum lain yaitu POLRI dan Kejaksaan bisa mengadili pejabat yang masih aktif, termasuk menteri. Sesuatu yang sangat langka dalam era orde baru yang otoriter. Tidak berlebihan bila ada yang berani menyatakan bahwa orde baru adalah syurga bagi pejabat bejat. Lihat saja sekarang, jumlah terbesar kepala daerah yang terlibat korupsi berasal dari Partai Golkar, pendukung orde baru yang utama. Tiga Gubernur Riau yang terlibat korupsi adalah kader Golkar. Siapa yang berani menjamin kader Golakar yang kini memimpin DPR, Setya Novanto tidak terlibat kasus yang membuat Gubernur Riau Rusli Zainal masuk penjara karena korupsi? Kita tunggu apa yang akan dilakukan KPK.

Reformasi memang telah merubah Indonesia menjadi negara demokratis dan mendapat acungan jempol dari dunia internasional. Indonesia disebut sebagai contoh negara demokratis yang stabil. Pemilu presiden yang sudah dilakukan berulang kali, berlangsung demokratis, lancar dan aman.

Kita semua menyadari reformasi memang belum memenuhi semua harapan. Pemerintah SBY-Boediono telah membuat kesenjangan makin parah. Rakyat merasa kehidupan tidak semakin mudah, meski pemerintah terus saja mengiklankan keberhasilan.

Mestinya, semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, termasuk partai politik harus mengusahakan agar reformasi dilanjutkan dengan berbagai kebijakan yang mendukung dan memperkuat apa yang telah berjalan baik. Terutama dan khususnya terkait dengan kedaulatan rakyat yang selama ini telah ikut mempengaruhi perkembangan negara ini ke arah yang semakin baik.

Namun, kita kini sedang berada dimpersimpangan jalan reformasi. Akibat ulah segelintir orang yang kalah dalam pemilihan presiden. Tampaknya mereka tidak legowo, tidak bisa bersikap ikhlas menerima kekalahan. Dengan segala alasan yang dicari-cari, dibuat-buat dan mengada-ngada, mereka yang sebagian besar adalah pendukung orde baru telah merampas kedaulatan rakyat dengan mengembalikan pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh segelintir elit. Kita tahu segelintir elit itu tak pernah bisa menggantikan rakyat,meskipun mereka telah dipilih rakyat. Apalagi saat dulu rakyat memilih mereka, rakyat tidak pernah berfikir akan dikhianati seperti ini.

Hari ini, saat paripurna MPR tetus menerus ditunda, kekuatan yang telah mengkhianati amanah rakyat itu, semakin berulah. Mereka ngotot hendak menguasai MPR. Kita menjadi semakin mempertanyakan apa motif di balik kengotottan mereka itu?

Kita rasanya bukan sedang menghadapi bahaya laten orde baru, tetapi bahaya nyata orde baru yang memang dikomandoi oleh para tokoh yang dulu adalah pendukung dan pembela orde baru, dan sejumlah orang yang sebenarnya merupakan bagian dari reformasi yang telah dibutakan mata hatinya karena kekuasaan.

Reformasi berada di persimpangan jalan menuju jurang curam, 

SAATNYA RAKYAT BERSIAP-SIAP MELAWAN BANGKITNYA ORDE BARU.