KURIKULUM DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Pendidikan Indonesia sangat dicoraki oleh pergantian kurikulum sebagai upaya untuk melakukan transformasi. Meskipun pergantian tersebut seringkali menimbulkan kontroversi atau pertentangan seperti yang kini terjadi dengan Kurikulum 2013.

Sumber kontroversi itu sangat beragam. Pada 2004 diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Baru dua tahun berjalan, diperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP dinyatakan sebagai upaya untuk menajamkan KBK. Kemudian diluncurkan Kurikulum 2013 yang dianggap sangat mendadak kemunculannya karena belum didahului dengan penilaian komprehensif terhadap kurikulum sebelumnya. Itulah sebabnya DPR belum menyetujui anggaran yang mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. DPR membuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013.

Akibatnya Kurikukum 2013 sangat berbeda implementasinya dengan kurikulum sebelumnya. Karena diimplementasikan tidak secara serentak di seluruh Indonesia. Tetapi secara bertahap dengan jumlah sekolah yang terbatas. Sampai kini pun masih terdapat sejumlah masalah yang masih menghadang pelaksanaan Kurikulum 2013 yaitu rendahnya pemahaman guru dan belum tersedianya buku penunjang.

Bila dicermati lebih teliti ternyata perubahan kurikulum memang telah terjadi berkali-kali, kadang dalam waktu yang sangat pendek. Setelah proklamasi kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah melakukan perubahan kurikulum sebanyak  dua belas kali. Perubahan dimaksud terdiri dari:

1). Rencana Pelajaran 1947

2). Rencana Pendidikan 1950

3). Rencana Pendidikan 1958

4). Rencana Pendidikan 1964

5). Kurikulum 1968

6). Kurikulum 1974

7). Kurikulum 1978

8). Kurikulum 1984

9). Kurikulum 1994 dengan suplemen Kurikulum 1999

10). Kurikulum 2004

11). Kurikulum 2006

12. Kurikulum 2013.

Seringnya pergantian itulah yang menimbulkan kesan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Apalagi seringkali pergantian dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya rentang waktunya sangat pendek.

Sebab lain yang menjadi pemicu kontroversi adalah cara bagaimana kurikulum itu diubah. Khusus untuk Kurikulum 2013 ini sangat dirasakan bahwa pemangku kepentingan agak terlambat dilibatkan. Ada kesan kuat bahwa segelintir elit yang mengerjakannya dan kurangnya data lapangan yang menjadi dasar perubahan.

Sebenarnya pergantian kurikulum adalah kebijakan yang tidak luar biasa jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa terjadi banyak perubahan dalam perjalanan waktu yang mengharuskan kurikulum berubah untuk meresponnya. Sejumlah penyebab yang mengharuskan kurikulum diubah adalah:

1). Meningkatnya tuntutan masyarakat yang paling tampak dari semakin tingginya persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan

2). Meningkatnya persaingan global yang paling nyata dalam bentuk semakin terbukanya negara bagi persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja seperti akan berjalannya masyarakat ekonomi ASEAN dalam waktu dekat ini

3). Perubahan-perubahan yang dipicu oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang menyebabkan perubahan dalam segala bidang kehidupan

4). Tersingkirnya banyak teori lama oleh teori-teori baru khususnya dalam bidang pendidikan yang mengubah secara fundamental praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran.

Maknanya kurikulum memang harus diubah agar tetap bisa bersifat responsif mengantisipasi beragam perubahan yang sangat drastis dan cepat dalam masyarakat lokal, regional dan global. Namun dalam melaksanakan perubahan itu tidak boleh instan dan sembarangan, prinsip kehatia-hatian haruslah diterapkan dengan konsisten.

Sahlberg dalam Finnish Lessons: Mengajar Lebih Sedikit, Belajar Lebih Banyak ala Finlandia, menggambarkan perubahan pendidikan di Finlandia dengan ilustrasi sebagai berikut (2014:93)

Ada gambar

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa perubahan kurikulum merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pertama kali. Namun perubahan kurikulum saja tidaklah cukup. Keberhasilan pendidikan Finlandia menjadi yang terbaik di dunia sekarang ini merupakan proses panjang yang berkelanjutan. Didalamnya terjadi perubahan yang terencana, sistematis, terstrukrur dan terukur menyangkut sejumlah komponen lain yang menempatkan kurikulum hanya sebagai salah satu komponen.

Sangatlah salah bila perubahan pendidikan hanya bertumpu pada perubahan kurikulum. Sebab pada hakikatnya kurikulum hanyalah salah satu, bukan satu-satunya komponen dalam pendidikan. Mengubah kurikulum sebenarnya adalah pemicu awal. Perubahan kurikulum harus dikaitkan dan diikuti oleh sejumlah perubahan lain, terutama menyangkut peningkatan kualitas guru.

Sahlberg (2014:94-95) menjelaskan,

Dari perspektif internasional, fase pertama perubahan pendidikan Finlandia ini luar biasa. Ketika guru-guru Finlandia mengeksplorasi landasan teoritis tentang pengetahuan dan belajar, serta merancang ulang kurikulum sekolah mereka agar sejalan dengan landasan itu, pada saat yang sama sejawat-sejawat mereka di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat bergulat dengan peningkatan pengawasan sekolah, standar-standar belajar kontroversial yang dipaksakan dari luar, serta kompetisi yang bagi sebagian guru demikian mengganggunya sehingga mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa merancang ulang kurikulum sebagai upaya untuk melakukan perubahan merupakan titik anjak yang memang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan berbagai pendekatan mutakhir dalam pembelajaran. Tampaknya memperbaiki dan meningkatkan proses dan kualitas pembelajaran melalui rancang ulang kurikulum bisa membawa hasil yang diharapkan.

Tentu saja rancang ulang kurikulum bukan merupakan tindakan satu-satunya untuk perubahan. Rancang ulang kurikulum harus diikuti oleh serangkaian tindakan lain sebagai pendukung bagi perubahan menyeluruh sebagai upaya melakukan transformasi pendidikan.

Pada tindakan rangkaian perubahan inilah sebenarnya terdapat kondisi yang kritikal dan krusial. Artinya apakah perubahan kurikulum itu diikuti oleh tindakan dan program pendukung yang tepat dan efektif untuk menjamin bahwa kurikulum baru itu bisa diimplementasikan dengan benar dan bermakna. Justru di sinilah tantangan terbesar itu sungguh terjadi. Artinya perubahan kurikulum harus segera diikuti oleh serangkaian tindakan yang tidak terbatas pada sosialisasi bagi para guru yang akan melaksanakannya, juga pada penciptaan kondisi dan tradisi baru yang memungkinkan kurikulum itu dilaksanakan.

Sebagai suatu contoh, kekurang berhasilan perubagahn kurikulum di Indonesia biasanya bukan karena kurikulumnya tidak dirancang dengan bagus. Tetapi lebih disebabkan sulitnya mengubah tradisi mengajar yang dilaksanakan para guru yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru enggan melepas otoritasnya sebagai pusat dalam proses pemebelajaran. Sudah pasti ini bukan masalah yang bersifat teknis administrasi, tetapi lebih merupakan masalah "mindset" atau cara fikir dan penghayatan guru terhadap proses pembelajaran.

Oleh karena itu transformasi pendididikan tidak memadai bila hanya mengandalkan pada perubahan kurikulum. Ada serangkaian tindakan dan program pendukung yang mutlak harus dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum batu itu bisa membawa perubahan pada tataran praktis di dalam kelas.

Dalam bagian lain buku Sahlberg (2014:23) ditampilkan pendapat dari pakar pendidikan. Sepenuhnya dikutipkan berikut ini.

Profesor Yong Zhao, pakar Amerika terkemuka dalam soal reformasi pendidikan di Cina dan Asia Tenggara, menunjukkan bahwa Cina, pesaing ekonomi utama Amerika Serikat, sesungguhnya melakukan desentralisasi kurikulum, meragamkan asesmen, dan mendorong otonomi dan inovasi lokal. Ketika Cina melakukan desentralisasi dan Singapura mempromosikan lingkungan kreatif melalui prinsip "Mengajar Sedikit, Belajar Banyak", simpul Zhao, pendidikan Amerika Serikat dengan Bandel "bergerak ke arah otoriterisme, membiarkan pemerintah menetapkan apa dan bagaimana siswa harus belajar dan apa yang harus sekolah ajarkan".

Uraian panjang di atas paling kurang menunjukkan sejumlah hal terkait dengan transformasi pendidikan dan kaitannya dengan kurikulum sebagai berikut ini,

1). Transformasi pendidikan bukan sekadar merubah isi kurikulum, juga terkait dengan bagaimana kebijakan dan strategi terkait pelaksanaan kurikulum, apakah akan dilaksanakan secara terpusat atau memberikan peluang bagi wilayah, daerah, satuan pendidikan dan sekolah kebebasan yang lebih besar untuk secara otonom mengimplementasikan kurikulum. Dulu Amerika Serikat sangat konsisnten dengan desentralisasi dan otonomi untuk pengembangan kurikulum bahkan sampai tingkat sekolah. Kini Cina yang melakukannya. Kemampuan Cina untuk mematahkan dominasi Amerika dalam bidang ekonomi boleh jadi berakar dari kebijakan ini. Sementara Cina memberi otonomi dan penekanan pada desentralisasi, sedangkan Amerika Serikat bersikap sebaliknya

2). Perubahan kurikulum hanyalah salah satu tindakan atau program dalam transformasi pendidikan. Keberhasilannya harus diiringi oleh program-program pendukung yang mendukung implementai kurikulum tersebut

3). Perlu merumuskan kebijakan terkait dengan pembaharuan pembelajaran memanfaatkan teori dan penelitian mutakhir serta penciptaan kondisi yang mendukung pembaruan kurikulum dengan menciptakan sejumlah prinsip pembelajaran dan penyediaan lingkungan yang menunjang dan menantang bagi munculnya kreativitas guru dan murid.

Perubahan kurikulum memang dapat dijadikan titik anjak, pemicu dan pemacu transformasi pendidikan. Namun, tentulah sangat tidak memadai bila tidak diikuti oleh sejumlah kebijakan, program dan tindakan yang sistematis, terstruktur dan terukur untuk mendukung implementasi kutikulum baru tersebut dalam praktik pembelajaran yang nyata.

Ollington ed. Dalam Teachers and Teaching: Strategies, Innovation and Problem Solving (2008: ix, 2, 24, 29) menguraikan bahwa keberhasilan pembaruan kurikulum sebagai upaya untuk melakukan transformasi pendidikan ditentukan oleh sejumlah variabel. Variabel tersebut adalah dukungan penelitian tentang kondisi pendidikan saat ini, potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan untuk menopang kemajuan, penggunaan teori-teori mutakhir tentang belajar dan pembelajaran, pengembangan model-model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat belajar, merumuskan rancangan bangun pembelajaran yang melibatkan secara aktif para siswa untuk mengidentifikasi, mencaritemukan masalah, dan mengalami sendiri proses-proses penemuan. Intinya harus ada perubahan nyata dalam proses pembelajaran.

Dalam tautan inilah menjadi sangat penting mempersiapkan guru yang memiliki kualitas tinggi yang ditandai oleh dikuasainya sejumlah kompetensi yang niscaya bagi guru sebagai pekerja profesional. Pembaharuan kurikulum sebagai usaha untuk melakukan transformasi pendidikan pasti gagal jika tidak didukung oleh penyiapan guru yang bermutu.

Dalam konteks inilah terjadi kontroversi antara pendukung mazhab kurikulum dan mazhab guru. Pendukung mazhab kurikulum percaya bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dan hanya bisa dilakukan dengan mengubah kurikulum, merumuskan kurikulum unggulan. Karena diyakini seluruh proses pendidikan tidak lain tidak bukan adalah bagaimana menjalankan isi kurikulum. Kurikulum unggulan harus dirumuskan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Penyiapan guru bisa menyusul setelah kurikulum unggulan dirumuskan. Kurikulum harus dirumuskan dengan lengkap berikut petunjuk pelaksaannya. Guru hanya tinggal melaksanakan karena semua yang dibutuhkan termasuk petunjuk teknis telah disediakan.

Bersebalikan dengan mazhab kurikulum adalah mazhab guru. Mazhab guru berkeyakinan gurulah yang menentukan keberhasilan pendidikan, bukan kurikulum. Sebaik apapun kurikulum dirumuskan, tetapi bila guru tidak memiliki kompetensi atau tidak bermutu apakah akan ada gunanya? Bukankah para guru yang melaksanakan kurikulum? Apa jadinya bila kurikulum sangat bermutu tetapi gurunya tidak kompeten? Kurikulum boleh berubah dan berganti, bahkan bila mungkin setiap hari. Namun tidak akan berguna bila gurunya tidak bermutu atau enggan melaksanakannya. Karena itu mazhab guru berkutat bahwa penyiapan dan peningkatan kompetensi guru adalah yang utama. Kurikulum menyusul setelahnya.

Telah lama dua mazhab ini berseteru. Masing-masing pihak menonjolkan kelebihan masing-masimg dan menyerang kelemahan lawannya. Namun, dalam pendidikan moderen kontroversi itu coba dicarikan solusinya dengan merumuskan sebuah model yang memggabungkan keunggulan kedua mazhab tersebut. Karena itulah beragam pendapat yang telah diuraikan sebelumnya selalu menekankan bahwa pembaruan kurikulum harus diikuti oleh serangkaian kebijakan, program dan tindakan yang sangat memperhatikan keberadaan dan kualitas guru.

Dalam Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, Christensen (2008:4,12,35,38, 64-65,73) menguraikan bahwa buruknya kinerja guru dapat menjadi penyebab ganguan atau kekacauan yang menimbulkan anomali dalam pendidikan karena itu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui pelatihan dan program sertifikasi agar dapat dilakukan transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Christensen tampaknya termasuk yang meyakini bahwa perubahan kurikulum bukan tidak penting. Namun kepentingannya harus dikaitkan secara langsung dengan peningkatan kompetensi dan kinerja guru untuk melaksanakan kurikulum itu dalam proses pembelajaran yang nyata di dalam dan luar kelas.

Christensen juga mengingatkan bahwa inovasi atau transformasi pendidikan pada masa kini harus memperhitungkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi terutama teknologi yang berbasis komputer dan internet. Teknologi bisa dimanfaatkan secara positif, juga akan menjadi pengacau atau pengganggu jika tidak dirancang dengan baik.

Semakin jelas terurai bahwa transformasi pendidikan tidak akan berhasil dilakukan hanya dengan mengubah kurikulum. Karena hakikinya kurikulum hanyalah salah satu komponen dalam pendidikan dan proses pembelajaran. Meskipun kurikulum memiliki kedudukan dan fungsi yang penting.

Chen, Moran dan Gardner ed. menguraikan dalam Multiple Intelligences Around The World (2009:48-50,126-127,150-151) bahwa transformasi pendidikan melalui perubahan kurikulum harus memperhitungkan konteks kultural, tradisi pendidikan dan pembelajaran yang telah berjalan dan dilaksanakan, serta keterlibatan masyarakat terutama orang tua para siswa. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi faktor yang mendorong keberhasilan bila dirancang dan dimanfaatkan dengan benar. Juga sangat penting untuk diperhitungkan motivasi dan kesediaan para guru untuk berubah.

Seringkali kegagalan transformasi pendidikan melalui perubahan kurikulum gagal dilaksanakan karena kuatnya penolakan para guru dan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk mrancang sejak awal kebijakan dan program untuk secara positif melibatkan dan mencari dukungan dari para guru dan masyarakat. Ini bermakna pemerintah tidak dapat menggunakan otoritas dan kewenangannya dengan cara-cara yang tidak demokratis. Semakin tidak demokratis cara yang ditempuh, maka kemungkinan kegagalan menjadi lebih besar.