PEMAHAMAN EMPATIS: BELAJAR DARI KASUS KEDUNG OMBO

Pemahaman empatis sangat penting untuk membangun hubungan, strategi bagi pengambilan keputusan, dan merumuskan solusi bagi beragam masalah. Bukan saja pada tingkat pribadi. Terlebih pada tingkat pemerintah dan negara. Karena pemerintah dan negara berkutat dengan urusan masyarakat banyak. Dengan demikian bila tidak tepat merumuskan keputusan dam solusi, akibatnya benar-benar merugikan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam cara pandang inilah kita bisa belajar dari kasus Waduk Kedung Ombo. Berikut ini diuraikan laporan Elsam, khusus tentang kasus Waduk Kedung Ombo.

Proyek Kedung Ombo dimulai tahun 1985, yang menuntut pembebasan lahan yang cukup luas di daerah Kedung Ombo Jawa Tengah. Proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir di Jawa Tengah ini membutuhkan areal kurang lebih 5.898 hektare, yang terdiri dari lahan 1.500 tanah perhutani, 730 sawah, 2.655 tanah tegalan, 985 hektare tanah pekarangan dan 30 hektare tanah kuburan.

Daerah yang akan kena proyek ini meliputi beberapa desa di Kecamatan Kemusu, Boyolali. Sebagian lahan yang harus dikosongkan juga berada di Kecamatan Miri dan Sumber Lawang, Sragen. Selain itu, juga ada satu kecamatan di Kabupaten Grobogan yang akan kena proyek ini. Semuanya berada di provinsi Jawa Tengah. Total ada 20 desa yang efektif bakal ditenggelamkan untuk pembangunan waduk ini.

Hasil studi Elsam dan Lawyer Committee for Human Rights ini menemukan banyak kasus pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam proyek waduk Kedung Ombo, pelanggaran HAM yang ditemukan sebagai berikut: (1) Tak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah dalam proses pembebasan lahan. Dalam penentuan harga, Pemerintah secara sepihak menetapkan harga tanpa mendengar masukan dari masyarakat, (2) Intimidasi dan teror terhadap warga yang tak bersedia menerima ganti rugi serta tak mau mengikuti tawaran pemerintah untuk ikut program transmigrasi. Warga yang bertahan ini diberi "label" pembangkang dan dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Laporan Elsam di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahwa rezim Orde Baru di bawah komando Suharto bukan saja mengabaikan aspirasi dan hak-hak rakyat. Bahkan bertindak lebih jauh dengan melakukan teror melibatkan aparat.

Liputan 6.com (15 September 2001) melaporkan teror masih berlanjut, Sebab, belakangan ini, sejumlah warga kerap diteror untuk segera meninggalkan rumah mereka. Seorang warga Paris Harjanto membenarkan aksi teror tersebut. Paris mengatakan, aksi teror kepada warga sudah pada tahap meresahkan. Padahal, mereka telah kehilangan tanah dan hidup serba kekurangan. Sedangkan, pemerintah tetap tak memenuhi permintaan ganti rugi pembebasan tanah yang layak dari warga.

Rupanya penderitaan rakyat tampaknya berlanjut. Dalam Detik Forum (13 April 2011) ada tulisan berikut, Waduk Kedungombo dibangun tahun 1987 menggunakan utang Bank Dunia US$ 156 juta. Sebanyak 37 desa di 3 kabupaten, Sragen, Grobogan, dan Boyolali, ditenggelamkan untuk waduk ini.

Warga protes. Uang ganti rugi lahan Rp 250 per meter sangat tidak manusiawi. Ismail, Gubernur Jawa Tengah saat itu, diduga menyunat uang ganti rugi karena besaran yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Rudini Rp 3.000 per meter.

Dua puluh tiga tahun berlalu. Warga korban Waduk Kedungombo masih dibekap kemiskinan. Kondisi rumah warga dan kandang sapi hampir sama. Reot, kusam, dan pengap.

Jangan dikira warga Kedung Ombo yang dipaksa transmigrasi lebih baik. Mereka pun menderita. Republika On Line (13 November 2008) menulis,

Kehidupan Warga Trans Bedol Desa Kedung Ombo Memprihatinkan

 BENGKULU -- Sebagian Warga transmigran asal Boyolali Jawa Tengah yang ikut program transmigrasi bedol desa akibat pembangunan waduk Kedung Ombo dan ditransmigrasikan ke Kecamatan Lubuk Pinang Muko-Muko, Bengkulu, sebagian hidup memprihatinkan.

Kordinator Solidaritas Kemiskinan Masyarakat Kedung Ombo Bengkulu (SKMKOB), Purwasi Ahmad Nur, Rabu, menyatakan, kondisi lahan tempat usaha mereka berupa tanah gambut sangat menyulitkan warga untuk bertani, karena tanah tersebut dalam kondisi basah dan bila ingin diolah harus dikeringkan terlebih dahulu dengan biaya mahal.

Kini warga Kedong Ombo hidup dengan kondisi seadanya. Harapan mereka untuk bisa hidup layak seperti di daerah asal dengan ikut transmigrasi belum tergapai. "Warga bekerja apa saja dengan kemauan keras asalkan hasil yang diterima halal. Itulah yang dilakukan sekarang," ujarnya.

Sudah bisa dipastikan bahwa pembangunan Waduk Kedung Ombo demi dan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi persoalannya adalah apakah layak melaksanakannya dengan cara "belah bambu"? Jika kita membelah bambu, ada bagian yang ditarik ke arah atas dan ada yang diinjak agar bambu bisa terbelah. Artinya ada rakyat yang diuntungkan, dan ada rakyat yang dirugikan.

Apakah pantas, rakyat yang dirugikan dilanggar hak-haknya dan tidak didengar aspirasinya? Bukankah semestinya mereka mendapat perhatian lebih dan tidak dirugikan? Mereka yang menjadi korban seharusnya mendapatkan prioritas merasakan keuntungan dari proyek tersebut. Bukan jadi korban berkali-kali dan berkepanjangan.

Jika proyek besar itu dilaksanakan dengan pemahaman empatis, maka akan muncul solusi menang-menang atau untung-untung, bukan untung -rugi dan menang-kalah. Pastilah rakyat yang kalah dan rugi. Karena pemahan empatis membuka peluang untuk perbincangan yang jujur, tidak manipulatif, dan perumusan kesepakatan yang didasarkan pada ketulusan, pun bila ada yang harus berkorban.

Rakyat, di mana dan kapan pun tidak pernah meminta banyak dan selalu rela berkorban lebih dulu. Namun, janganlah karena sikap itu mereka terus menerus dikorbankan, dijadikan tumbal kebijakan pembangunan dan pertumbuhan.

Dalam kasus Waduk Kedung Ombo, rakyat kecil yang rela berkorban, bukan saja tidak diperhatikan haknya, diabaikan aspirasi dan suara nuraninya, juga dibiarkan menderita, boleh jadi sepanjang usianya. Sungguh ini memberi pelajaran,

KETIADAAN PEMAHAMAN EMPATIS MENJADIKAN RAKYAT TUMBAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.