CALEG MODAL DENGKUL

Saatnya rakyat berkuasa. Rakyat jangan hanya jadi pemilih.

Media massa, terutama televisi ramai memberitakan adanya sejumlah caleg yang diberi gelar caleg modal dengkul. Siapakah mereka? Mereka adalah tukang jamu, tukang parkir motor, pengecer koran, penjual makanan pinggir jalan, dan rakyat kecil lainnya.

Bisa dipastikan, fakta ini sangat menarik. Sebab rakyat kecil mendapat kesempatan untuk mewakili rakyat. Karena mereka termasuk wong cilik, bila terpilih semoga bisa benar-benar mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat.

Seorang mantan mahasiswaku yang bekerja pada sebuah media massa memintaku jangan percaya. Dia bilang itu cuma pencitraan partai politik saja. Dia bilang, coba perhatikan televisi yang memberitakan, pasti televisi yang dimiliki oleh petinggi partai tertentu, dan caleg wong cilik yang diberitakan berasal dari partainya.

Aku perhatikan televisi yang memberitakan dan cara pemberitaannya. Agaknya apa yang dikatakan mantan mahasiswaku itu ada benarnya. Meski tidak sepenuhnya benar. Namun, aku mencoba percaya bahwa tampilnya wong cilik yang disebut sebagian media sebagi caleg modal dengkul bukan sepenuhnya pencitraan partai. Aku meyakinkan diriku bahwa munculnya caleg dari masyarakat golongan bawah adalah berkah reformasi. Konsekuensi tak terelakkan bahwa kita (mungkin) makin demokratis. Masyarakat makin terbuka, media massa makin berpengaruh dan sungguh dapat ikut mendorong perubahan ke arah perbaikan. Akses masyarakat ke media sosial dan penggunaan teknologi komunikasi makin meluas. Keseluruhannya mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

Aku sungguh berharap, caleg wong cilik ini ada yang jadi. Semoga mereka dapat mencoraki dewan perwakilan rakyat.  Dengan demikian politik pengatasnamaan yang selama ini menonjol, secara perlahan bisa diubah.

Tetapi apakah ini mungkin terjadi dalam praktik politik yang berbiaya sangat mahal sekarang ini? Apakah upaya mereka keliling berjalan kaki atau melakukan kontak dengan orang yang kebetulan datang ke tempat mereka kerja atau berusaha cukup memadai? Rasanya banyak di antara kita yang mahfum bagaimana para caleg mapan dari parpol berkuasa telah dengan canggih memanfaatkan bansos sebagai 'meriam' untuk menggempur rakyat agar memilih dirinya. Perhatikan saja dengan cermat bagaimana dana bansos naik berkali lipat dalam tahun politik ini. Sampai-sampai KPK menyurati Presiden SBY agar dana bansos dibekukan sampai pemilu usai.

Kita sama tahu, bukan hanya dana bansos yang bisa digunakan untuk memenangkan pemilu. Masih banyak dana 'siluman' lain yang tidak mudah ditelusuri dan dibongkar. Lihatlah betapa tidak mudah bagi KPK untuk membongkar pemanfaatan uang korupsi Hambalang bagi pemenangan Anas pada pemilihan ketua umum partai demokrat.

Kivlan Zein, purnawirawan jenderal, yang kini maju sebagai caleg, dalam acara televisi secara gamblang membuka adanya kongkalikong antara pejabat, orang partai, pejabat BUMN, dan pengusaha untuk mendapatkan dana bagi pemenangan pemilu. Dia berjanji akan membongkar semua itu bila terpilih.

Politik uang dengan demikian bukanlah cerita burung. Beberapa televisi secara terbuka memberitakan adanya caleg partai demokrat yang membagi-bagikan uang. Sementara itu media massa juga meributkan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden SBY untuk kampanye.

Sebagian masyarakat justru mengharapkan dan menunggu 'serangan fajar' oleh para caleg. Sikap ini terbentuk karena memang tradisi ini sudah terbangun sejak lama. Sejak zaman orde baru berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Masyarakat dan partai politik menganggap politik uang itu sudah sewajarnya sebagai penghargaan dan uang lelah bagi rakyat yang telah bersedia memilihnya.

Kemarin waktu banjir melanda, termasuk ke pemukimanku. Seorang caleg partai demokrat membagi-bagikan mie instan. Padahal selama ini, saat banjir melanda sangat parah dan makanan sulit didapatkan, dia sama sekali tak peduli. Pastilah tidak semua orang yang menerima bantuan dan uang itu akan memilih orang yang memberinya. Namun, tetaplah praktik politik uang ini menghancurkan demokrasi yang sedang kita bangun.

Dalam kondisi seperti ini tentulah sangat menyulitkan bagi calon wong cilik untuk ikut berkompetisi secara sehat. Kesannya mereka seperti pemandu sorak atau asesori dalam konstruksi bangunan politik kita. Sekadar sebagai penghibur untuk menyenangkan hati bahwa pemilu sekarang sudah sangat akomodatif dan terbuka.

Kita sepenuhnya faham bahwa reformasi politik menuju negara yang sungguh demokratis, tidak dapat dilakukan dengan hanya menunjukkan bahwa ada caleg dari kalangan wong cilik. Secara keseluruhan harus ada keberanian untuk secara mendalam mencaritemukan anomali yang terjadi dalam sistem politik kita yang kini berlangsung. Kemudian melakukan perbaikan mendasar agar sistem politik kita sungguh demokratis dan bermakna, yang memungkinkan rakyat, dan bukan hanya kaum elit yang berada dalam lingkar dalam kuasa dan mengendalikan kekuasaan.

SISTEM POLITIK KITA MEMANG HARUS DIREFORMASI AGAR RAKYAT SUNGGUH MENENTUKAN DAN MENJADI BAGIAN DARI KEKUASAAN YANG MENGATUR.